. .
0

Kompensasi Kerugian

Dalam menjalankan kegiatan usaha, setiap perusahaan tentunya sudah melakukan berbagai analisa untuk menghindari risiko bisnis. Selain faktor internal seperti manajemen, strategi, sumber daya dan faktor internal lainnya, risiko bisnis juga dapat muncul akibat adanya faktor eksternal seperti ketidakpastian ekonomi, faktor alam, perkembangan teknologi maupun faktor dari ketentuan perpajakan yang selalu mengalami perubahan sehingga sifat dari risiko bisnis ini dapat menimbulkan adanya kerugian bagi perusahaan.Terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan, secara umum Pajak Penghasilan (PPh) tidak akan dikenakan kepada perusahaan yang mengalami kerugian. Hal ini sejalan dengan asas convinience dan equality pemungutan pajak di Indonesia. Asas ini merupakan bagian dari konsep

0

Biaya Promosi

Pendahuluan Untuk kepentingan pemasaran produk baik barang atau jasa kepada konsumen, acap kali Perusahaan melakukan promosi dengan jumlah biaya yang disediakan khusus dalam berbagai bentuk kegiatan yang menarik. Hal ini dilakukan semata-mata untuk meningkatkan volume penjualan dalam rangka mencapai laba perusahaan yang optimal. Gambaran umum mengenai berbagai kegiatan promosi yang telah dilakukan dapat tercermin dari rincian biaya promosi yang dikeluarkan perusahaan dalam tahun bersangkutan. Dalam rangka penghitungan serta pelaporan pajak terutang di SPT Tahunan PPh Badan, identifikasi biaya promosi perlu dilakukan karena tidak semua biaya promosi dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi perusahaan.

0

“Perhitungan SPT Tahunan Badan 2015“

“Perhitungan SPT Tahunan Badan 2015“

Berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Pengenaan Pajak Penghasilan 1% didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-32/PJ/2014 angka 2 huruf b Penentuan peredaran bruto untuk dikenakan Pajak Penghasilan yarg bersifat final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 bagi Wajib Pajak badan yang baru beroperasi secara komersial untuk pertama kali, ditentukan berdasarkan peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu)

0

Format Baru SKB Baru (PER-32/PJ/2013)

Terjawab sudah penantian bagi para pegiat usaha. Setelah sekian lama WP bertanya-tanya apakah ada peraturan baru tentang format SKB terkait dengan PP 46? Di PMK 107/PMK.11/2013 disebutkan permohonan SKB mengikuti PER-1/PJ/2011, dan itu pula yang membuat saya memposting tata cara permohobnan SKB disini, tetapi disebutkan juga di PMK 107 akan diterbitkan Perdirjen baru tentang SKB dan itu terwujud melalui PER-32/PJ/2013 tentang TATA CARA PEMBEBASAN DARI PEMOTONGAN DAN ATAU PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DIKENAI PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI

0

Hindari Faktur Pajak Fiktif Untuk Kenyamanan Bisnis Anda

Kenapa Muncul FP Fiktif? Sebagai PKP, tiap pengusaha mempunyai hak untuk memungut PPN 10% atas penyerahan/penjualan barang & jasa. Pada akhir bulannya PKP harus menghitung kembali untuk mencari PPN kurang bayar yang masih harus disetor kembali dengan cara mengurangkan PPN yang dipungut PKP dengan PPN yang dipungut lawan transaksi, atau dengan rumus singkat: PK (pajak keluaran) – PM (pajak masukan) = PPN KB (PPN kurang bayar) Idealnya bisnis harus untung sehingga jika diilustrasikan hasil penjualan harusnya lebih besar dari hasil pembelian yang berarti juga PK > PM. Misal beli barang 800 jt/ PM 80jt dan berhasil menjual seharga 1 milyar

0

Mulai Agustus 2015: Objek Pemotongan PPh Pasal 23 Semakin Banyak

Mulai Agustus 2015: Objek Pemotongan PPh Pasal 23 Semakin Banyak

REPOST Mulai Agustus 2015: Objek Pemotongan PPh Pasal 23 Semakin Banyak PPh Pasal 23 adalah cicilan pembayaran pajak bagi penerima penghasilan. Cicilan ini dipotong dan dibayarkan ke Bank Persepsi oleh pemberi penghasilan. Mulai Agustus 2015 daftar perusahaan yang wajib memotong PPh Pasal 23 semakin banyak karena objek PPh Pasal 23 dari jenis penghasilan “lainnya” diperluas dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor141/PMK.03/2015. Berikut rinciannya: Jenis penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 menggunakan tarif 15% dari jumlah bruto terdiri dari : dividen bunga royalti hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Sedangkan penghasilan yang dipotong

0

Ruang Lingkup Penghapusan Sanksi Adminitrasi Tahun 2015

Ruang Lingkup Penghapusan Sanksi Adminitrasi Tahun 2015

RE POST ,AMSYONG.COM Jika pernah melihatnya, maka Anda beruntung,  jika belum silahkan coba lagi hehe.. Nggak ada maksud apa-apa ah. Seperti yang bapak ibu kakak adik tahu, DJP tahun ini (2015) sedang menggencarkan program Tahun Pembinaan Wajib Pajak atau yang biasa disingkat dengan TPWP. Salah satu bentuk stimulus atau rangsangan agar WP menjadi lebih patuh adalah dengan menggelar Penghapusan/Pengurangan Sanksi Administrasi yang biasa disingkat (lagi-lagi) dengan PSA dengan dasar hukum pada PMK-91/PMK.03/2015. Penghapusan sanksi administrasi ini lebih meberikan kepastian karena setiap permohonan yang memenuhi syarat akan pasti haqqul yakin 100% akan disetujui oleh DJP untuk dihapuskan sanksinya. Seperti apa dan

0

Cara Merubah PTKP Pada e-SPT PPh 21 dan Pembetulan SPT PPh 21

Cara Merubah PTKP Pada e-SPT PPh 21 dan Pembetulan SPT PPh 21

RE post (amsiong.com ) 13/08/2015 Semenjak disahkannya PTKP baru yang berlaku mundur untuk tahun pajak 2015 ini membuat sebagian Wajib Pajak jadi kerepotan untuk melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21, walaupun masyarakat/karyawan/pegawai juga mendapat untung karena batas penghasilan yang bisa dikenakan pajak menjadi naik. Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 untuk masa pajak januari-juni sendiri diatur pada Perdirjen No. 32 pada bagian ketentuan peralihan, dimana jika setelah dilakukan pembetulan maka atas lebih setor/LB tersebut dapat dikompensasikan pada PPh 21 masa pajak Juli-Desember 2015. Bagaimana caranya? Akan saya sajikan di bawah ini Buat Kertas Kerja Pembetulan Kertas kerja adalah istilah

0

Ini Bedanya Sunset Policy 2008 vs TPWP 2015

Senin, 13 Juli 2015 – 14:28 Hampir 3 (tiga) bulan sudah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengkampanyekan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 dengan motto Reach the Unreachable, Touch the Untouchable, yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu, 29 April 2015 lalu. Meski cukup lama disosialisasikan di berbagai media, masih cukup banyak masyarakat khususnya Wajib Pajak yang memilih bersikap menunggu (wait and see) terkait kebijakan ini, sekaligus mempertanyakan perbedaannya dengan kebijakan Sunset Policy (Sunpol) Tahun 2008. Secara umum, kedua kebijakan ini memiliki tujuan akhir yang sama, yakni menghapuskan sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan

0

Menkeu Bambang Brodjonegoro Beri Sinyal Tax Amensty Dipercepat

Menkeu Bambang Brodjonegoro Beri Sinyal Tax Amensty Dipercepat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan sinyal untuk penerapan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty akan dipercepat atau tidak harus menunggu hingga 2017. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan, sebenarnya kebijakan tersebut bisa diterapkan kapan saja. Namun dengan syarat semua ketentuan hukumnya sudah ada. “Sebenarnya kapan saja bisa. Tapi sudah siap belum semua kerangka hukumnya,” ujar Menkeu Bambang. Menurut dia, pemerintah mempunyai opsi bahwa pengampunan pajak ini hanya akan diberlakukan bagi wajib pajak warga negara Indonesia yang selama ini memarkirkan dananya di negara tetangga. Dengan adanya pengampunan pajak ini, diharapkan wajib pajak tersebut mau memindahkan