. .

Recent Posts

0

Apa Bedanya Ikut Pengampunan Pajak & Tidak Ikut Pengampunan Pajak?

Akhir-akhir ini, sering kita mendengar celotehan mengenai Pengampunan Pajak. Seluruh lapisan masyarakat, baik muda atau tua, baik pekerja atau pengusaha, baik pejabat ataupun warga sipil, semuanya heboh dengan adanya Pengampunan Pajak. Banyak isu yang berkembang mengenai Pengampunan Pajak. Masih banyak masyarakat yang bingung, sebenarnya perlu ikut Pengampunan Pajak atau tidak ya? Pengampunan Pajak sendiri bukan merupakan kewajiban setiap Wajib Pajak. Pengampunan pajak merupakan hak yang bisa diperoleh oleh Wajib Pajak yang lupa melaporkan hartanya. Pengampunan Pajak berhak diajukan oleh perorangan ataupun badan usaha seperti PT. Perorangan baik pebisnis, wiraswasta maupun karyawan berhak ikut pengampunan pajak. Lalu apa bedanya jika kita

0

OPINI MASYARAKAT TAX AMNESTY

setelah “digempur” melalui Viral Media Sosial terkait Tax Amnesty, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Dirjen (Perdirjen) Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Beleid yang ditandatangani Ken pada 29 Agustus 2016 ini dikeluarkan untuk menjawab keresahan masyarakat atas program pengampunan pajak atau amnesti pajak. Poin-poin penting yang ada dalam Perdirjen Pajak 11/2016 itu antara lain: PERTAMA, orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada tahun pajak terakhir di bawah PTKP, dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak. Kepada

0

Kelebihan Dan Kekurangan Pembayaran Uang Tebusan dalam Rangka Pengampunan Pajak

I. Pendahuluan Pengampunan Pajak diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan dan membayar Uang Tebusan. Pada dasarnya Uang Tebusan yang dibayarkan ini bukanlah merupakan pembayaran pajak lagi oleh Wajib Pajak, melainkan sarana yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendapatkan pengampunan pajak dan benefit lainnya dengan cara membayar Uang Tebusan. Uang tebusan ini diperoleh dari hasil pengkalian antara tarif sesuai periode yang telah ditentukan dengan harta bersih yang belum diungkapkan dalam SPT Tahunan terakhir. Dalam menghitung dan menyetorkan Uang Tebusan dapat dimungkinkan terjadinya kelebihan ataupun kekurangan pembayaran uang tebusan. Berikut ini akan dibahas lebih lanjut mengenai

0

Petunjuk Pengisian Daftar Harta Sehubungan Dengan Pengampunan Pajak

Pendahuluan Untuk memperoleh Pengampunan Pajak, secara prinsip Wajib Pajak diharuskan melakukan pengungkapan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Pengungkapan harta yang menjadi dasar uang tebusan ini merupakan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh terakhir. Belum dilaporkannya kekayaan tersebut bisa dikarenakan kelalaian atau keadaan di luar kekuasaan yang dialami Wajib Pajak sehingga kolom Harta dan Utang dalam SPT Tahunan PPh belum diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Pengungkapan harta ini diwujudkan dalam peyampaian Surat Pernyataan kepada Menteri. Selain Surat Pernyataan, Wajib Pajak juga harus melampirkan beberapa hal salah satunya daftar rincian Harta beserta informasi

0

I. Pendahuluan Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan yang diterima atau diperoleh, dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen atau pengamatan. Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan dengan indikasi kuat adanya Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang ditemukan dari hasil pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan, dapat langsung ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Adapun Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan tersebut yang berkaitan dengan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak baik yang belum maupun telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan sepanjang terdapat indikasi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Ruang lingkup Pemeriksaan Bukti Permulaan yaitu dugaan suatu Peristiwa Pidana yang ditentukan dalam Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan. Terkait dengan Amnesti Pajak, bagi Wajib Pajak yang sedang menjalani Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki hak untuk mengikuti program tersebut dengan syarat dan ketentuan sesuai peraturan perundangan. II. Pembahasan Bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, proses Amnesti Pajak dimulai dengan permintaan informasi secara tertulis yang dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Informasi tersebut terkait jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan. Berdasarkan hal tersebut, Wajib Pajak melakukan pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permintaan informasi diterima. Setelah proses pelunasan pajak terkait temuan bukti permulaan sudah dilakukan, Wajib Pajak tersebut melakukan penyampaian Surat Pernyataan yang harus dilampiri dengan bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan berupa: surat setoran pajak atau bukti penerimaan negara. dengan disertai informasi tertulis dari Direktur Jenderal Pajak melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan bukti permulaan atau kepala unit pelaksana penyidikan. Kemudian, apabila telah lulus kelengkapan berkas dan telah diteliti oleh Petugas Amnesti Pajak, Wajib Pajak akan menerima Tanda Terima Surat Pernyataan dan 10 hari kemudian menerima Surat Keterangan. Penangguhan Pemeriksaan Bukti Permulaan Dalam hal Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan telah memperoleh tanda terima Surat Pernyataan, tindakan pemeriksaan bukti permulaan untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, ditangguhkan. Penangguhan pemeriksaan bukti permulaan tersebut, dimulai sejak tanggal diterimanya Surat Pernyataan sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keterangan. Proses penangguhan Pemeriksaan Bukti Permulaan dimulai dari Petugas Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan monitoring kepada Wajib Pajak yang mengajukan Surat Pernyataan Harta untuk Amnesti Pajak (selanjutnya disebut Surat Pernyataan) dan yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, yang meliputi: 1) pemeriksaan bukti permulaan yang berkaitan dengan masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak 2015 dan sebelumnya, atau yang menjadi satu kesatuan peristiwa pidana dengan masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak 2015 dan sebelumnya dan 2) jenis pajak PPh, PPN, dan PPnBM. Berdasarkan monitoring tersebut di atas, Petugas Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak membuat daftar Wajib Pajak yang mengajukan Surat Pernyataan dan yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, serta menyerahkan daftar Wajib Pajak yang mengajukan Surat Pernyataan dan yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan kepada Tim Pemeriksa Bukti Permulaan. Selanjutnya, Tim Pemeriksa Bukti Permulaan melaksanakan penangguhan pemeriksaan bukti permulaan dengan membuat Berita Acara Penangguhan Pemeriksaan Bukti Permulaan. baru1

I. Pendahuluan Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan yang diterima atau diperoleh, dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen atau pengamatan. Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan dengan indikasi kuat adanya Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang ditemukan dari hasil pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan, dapat langsung ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Adapun Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan tersebut yang berkaitan dengan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak baik yang belum maupun telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan sepanjang terdapat indikasi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Ruang

0

Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 Tentang Dokumen Dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen Dalam rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2016 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 Tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen Dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melakukan pengisian Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak dan Daftar Rincian Harta dan Utang. Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku tanggal 19 Agustus 2016. Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mengubah beberapa bagian dalam Petunjuk Pengisian Formulir Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak (Formulir Surat Pernyataan) dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 sebagai berikut: menambahkan penjelasan tentang pengisian masa dan

0

Perlakuan Atas Harta Yang Kurang Diungkap Dalam Amnesti Pajak

I. Pendahuluan “Kebohongan itu manis namun dapat menghancurkan, tetapi kejujuran itu pahit namun dapat menyelamatkan.” Kutipan dari kalimat bijak tersebut mungkin dapat dipertimbangkan untuk dipikirkan oleh Wajib Pajak sebelum menyampaikan Surat Pernyataan Amnesti Pajak. Surat pernyataan yang disampaikan oleh Wajib Pajak tentunya hanya akan diproses selama kurang lebih 10 hari, akan tetapi apabila surat pernyataan ini tidak seutuhnya benar, maka dikemudian hari justru Surat Pernyataan ini akan menimbulkan “bumerang” sendiri bagi Wajib Pajak yang belum atau kurang melaporkan seluruh hartanya. Meskipun Wajib Pajak diberikan keleluasaan melaporkan harta yang dimilikinya untuk mendapatkan Amnesti Pajak, tetapi Direktur Jenderal Pajak masih dapat melakukan

0

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan memberlakukan pemberhentian sementara (moratorium) pemeriksaan pada para wajib pajak yang mengikuti kebijakan pengampunan pajak atau lebih dikenal dengan nama tax amnesty.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan memberlakukan pemberhentian sementara (moratorium) pemeriksaan pada para wajib pajak yang mengikuti kebijakan pengampunan pajak atau lebih dikenal dengan nama tax amnesty. Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi mengatakan moratorium tersebut tertuang dalam UU pengampunan pajak pasal 11. BACA JUGAPelayanan Pengampunan PajakPeserta Amnesti Pajak Disarankan Datangi Help Desk Sebelum MendaftarMenkeu Pastikan Seluruh KPP Siap Layani Peserta Amnesti Pajak Brandconnect 11 Warna Ruangan dan Maknanya “Ada moratorium terhadap pemeriksaan bagi wajib pajak yang ikut tax amnesty, itu ada di UU. Bagi yang tak ikut tax amnesty, tentu akan dikenakan mekanisme pemeriksaan seperti biasa,” kata Ken, dalam

0

Tata cara pengajuan Amnesti Pajak 2016

Tata cara pengajuan Amnesti Pajak adalah sebagai berikut: Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan, yaitu: bukti pembayaran Uang Tebusan; bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak; daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan; daftar Utang serta dokumen pendukung; bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan; fotokopi SPT PPh Terakhir;

0

Mengapa saya harus ikut? Tax Amnesty

Kebijakan Amnesti Pajak adalah terobosan kebijakan yang didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara. Kebijakan Amnesti Pajak juga tidak akan diberikan secara berkala. Setidaknya, hingga beberapa puluh tahun ke depan, kebijakan Amnesti Pajak tidak akan diberikan lagi. Kebijakan Amnesti Pajak, dalam penjelasan umum Undang-Undang Pengampunan Pajak, hendak diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan penyempurnaan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan