. .
0

tukar guling dan aspek perpajaknnya repost

Sejak awal adanya kehidupan manusia sampai sekarang, praktik tukar menukar (barter masih menjadi satu alternatif dalam mendapatkan atau memperoieh barang atau jasa. Pilihan ini kerap dilakukan oleh rnereka yang karena tidak memiliki dana yang cukup terpaksa melakukan barter guna memperoleh atau mendapatkan barang dan jasa yang diinginkan. Laiu bagaiman perlakuan pajak terhadap transaksi ini dan bagaimana merefleksikannya dalam pembukuan Wajib Pajak sebab katanya akuntansi umum dan pajak berbeda prinsip pengakuannya?Pada zaman ketika manusia belum mengenal alat tukar berupa uang, kebutuhan hidup (sandang, pangan dan papan) diperoleh dengan cara tukar-menukar dengan barang atau jasa lainnya. Cara tukar-menukar ini sekarang lebih terkenal

0

Formulir SPT Tahunan PPh OP & Badan Baru 2014 (Per-19/PJ/2014)

Formulir SPT Tahunan Apa yang Tepat Saya Gunakan? Ini adalah pertanyaan yang umum muncul karena form SPT tahunan memang ada beberapa macam, tapi nggak mungkin juga dong kalau NPWP-nya pribadi tapi nekat mau pake SPT badan, kecuali Anda memang benar-benar belum tahu.  Baik saya bahas sekilas peruntukan dari masing-masing jenis form SPT tahunan. Formulir 1770 Diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan : Dari usaha/pekerjaan bebas; Dari satu atau lebih pemberi kerja; Yang dikenakan pph final dan/atau bersifat final; dan/atau Dalam negeri lainnya/luar negeri. Formulir 1770 S Diperuntukkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan : Dari

0

Tata Cara Penerimaan & Pengolahan SPT Tahunan (Per-29/PJ/2014)

CARA WP MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN Ada 4 cara penyampaian SPT Tahunan, yaitu : (Pasal 2 ayat (1) PER-29/PJ/2014) Secara Langsung Penyampaian SPT Tahunan secara langsung dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu : Melalui TPT KPP; Penyampaian SPT Tahunan harus disampaikan di TPT KPP tempat WP terdaftar dalam hal : (Pasal 2 ayat (3) PER-29/PJ/2014) SPT Tahunan LB; SPT Tahunan pembetulan; SPT Tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT; dan/atau SPT Tahunan dalam bentuk e-SPT Melalui Pojok pajak/mobil pajak/dropbox dimana saja Yang dapat disampaikan adalah untuk SPT Tahunan selain : SPT Tahunan LB, SPT Tahunan pembetulan, atau SPT Tahunan yang

0

Pokok Perubahan UU Ketentuan Umum Perpajakan Mei 19, 2008

Dengan berlakunya undang-undang KUP yang baru Nomor 28 tahun 2007 maka terdapat beberapa perubahan yang signifikan dalam ketentuan umum perpajakan. berikut ini adalah pokok-pokok perubahan UU KUP yang baru: Untuk menampung perkembangan teknologi informasi, pengambilan formulir dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dapat dilakukan secara elektronik, dan penandatangan dimungkinkan dengan menggunakan tandatangan stempel atau tandatangan elektronik/digital. Batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Badan diperpanjang, menjadi paling lambat 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak. Perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, cukup dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis. Jangka waktu pembetulan Surat Pemberitahuan diperpanjang dari 2 tahun menjadi

0

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Kegiatan Membangun Sendiri

By repost – ortax : Apakah anda sedang berencana untuk membangun rumah? Bagi anda yang sedang merencanakan untuk membangun rumah tentunya banyak hal yang harus dicermati mulai dari design atau perancangan rumah, perencanaan biaya dan juga hal-hal lainnya. Mengenai biaya, selain dari biaya pembelian bahan material rumah serta upah pekerja bangunan yang merupakan komponen utama dalam pembangunan rumah, umumnya terdapat biaya lain-lain yang terkait seperti biaya perizinan serta perpajakan. Apakah membangun rumah tinggal sendiri juga terkena pajak? Dalam bahasan kali ini akan kita bahas mengenai hal tersebut.   Landasan Peraturan Perpajakan Berikut ini adalah peraturan perpajakan yang akan kita jadikan

0

Pengenaan-pajak-pasal-23

Wajib Pajak menanyakan Pengenaan Pajak Pasal 23 atas Fix Rebate, Conditional Rebate, dan Listing Fee, dengan ini kami sampaikan penjelasan sebagai berikut:

 1. Dalam surat tersebut dikemukakan hal-hal sebagai berikut:
 a. Saudara menanyakan apakah fix rebate, conditional rebate, dan listing fee merupakan objek PPh Pasal 23;
 b. Selama ini pihak customer Saudara (Modern Outlet) menyatakan bahwa ketiganya bukan merupakan objek PPh Pasal 23, namun menerbitkan faktur pajak atas fix rebate, conditional rebate dan listing fee yang ditagihkan kepada Saudara;
 c. Fix rebate, conditional rebate yang dikenakan oleh customer Saudara langsung dipotongkan dari piutang Saudara kepada customer tersebut.
 2. Sesuai dengan

0

NOMOR 197/PMK.03/2013 apakah Batasan PKP Berubah ???

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 197/PMK.03/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai; b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan kepada pengusaha yang memiliki peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tertentu, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. bahwa berdasarkan

0

Pelengkap PP 46 Tahun 2013diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 38/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Pelengkap PP 46 Tahun 2013 Konon kabarnya bahwa “penggagas pajak untuk UKM” memang memiliki konsep bahwa Wajib Pajak kecil cukup bayar pajak 1% saja. Tidak perlu bayar pajak lainnya seperti PPN. Dan tidak pula dibebani dengan kewajiban untuk memotong pajak orang lain seperti PPh Pasal 23. Sejak 1 Januari 2014 lengkap sudah konsep awal “pajak untuk UKM” ini dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 38/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. Pada posting bulan Juli 2013, saya mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 belum cukup. Kenapa? Tujuan dari PP 46/2013 ini adalah

0

PP 46/2013 tentang pajak Usaha Kecil dan Menengah

Apakah PP 46/2013 tentang pajak Usaha Kecil dan Menengah ini melanggar hukum? Penulis ingin kita melihatnya dalam sudut pandang  “dua mata pisau”. PP 46/2013 jika dilihat dari pihak “oposisi” adalah hal yang cacat hukum, kenapa? Pertimbangan tarif 1% dari peredaran usaha (omzet)  adalah hal yang aneh, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas tambahan ekonomis, bukan dari peredaran usaha. Begitupun dikalangan pengusaha, bagi mereka yang dikatakan penghasilan ialah omzet dikurangi biaya-biaya, dari gambaran sederhana  ini maka tidak selamanya pengusaha beromzet besar otomatis penghasilannya besar, bisa jadi malah mengalami kerugian. Mari kita lihat apa yang menjadi  pertimbangan pemerintah, mengeluarkan Peraturan ini.

0

PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 serta Bentuk Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 serta Bentuk Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 kami sampaikan petunjuk instalasi yang akan digunakan per 1 Januari 2014 Program dapat dibuka di website www.pajak.go.id atau dapat diminta ke KPP Sebagai tambahan keterangan (Pasal 8 Pedirjen dimaksud) : 1. Mulai berlaku untuk Masa Pajak Januari 2014 2. Apabila Masa Pajak Desember 2013 (normal/pembetulannya) disampaikan sampai dengan tanggal 20 Januari 2014, pelaporan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23 yang lama 3. Apabila Masa Pajak Desember 2013 (normal/pembetulannya) disampaikan setelah tanggal 20 Januari 2014, pelaporan