. .
0

NOMOR 197/PMK.03/2013 apakah Batasan PKP Berubah ???

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 197/PMK.03/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai; b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan kepada pengusaha yang memiliki peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tertentu, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. bahwa berdasarkan

0

Pelengkap PP 46 Tahun 2013diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 38/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Pelengkap PP 46 Tahun 2013 Konon kabarnya bahwa “penggagas pajak untuk UKM” memang memiliki konsep bahwa Wajib Pajak kecil cukup bayar pajak 1% saja. Tidak perlu bayar pajak lainnya seperti PPN. Dan tidak pula dibebani dengan kewajiban untuk memotong pajak orang lain seperti PPh Pasal 23. Sejak 1 Januari 2014 lengkap sudah konsep awal “pajak untuk UKM” ini dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 38/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. Pada posting bulan Juli 2013, saya mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 belum cukup. Kenapa? Tujuan dari PP 46/2013 ini adalah

0

PP 46/2013 tentang pajak Usaha Kecil dan Menengah

Apakah PP 46/2013 tentang pajak Usaha Kecil dan Menengah ini melanggar hukum? Penulis ingin kita melihatnya dalam sudut pandang  “dua mata pisau”. PP 46/2013 jika dilihat dari pihak “oposisi” adalah hal yang cacat hukum, kenapa? Pertimbangan tarif 1% dari peredaran usaha (omzet)  adalah hal yang aneh, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas tambahan ekonomis, bukan dari peredaran usaha. Begitupun dikalangan pengusaha, bagi mereka yang dikatakan penghasilan ialah omzet dikurangi biaya-biaya, dari gambaran sederhana  ini maka tidak selamanya pengusaha beromzet besar otomatis penghasilannya besar, bisa jadi malah mengalami kerugian. Mari kita lihat apa yang menjadi  pertimbangan pemerintah, mengeluarkan Peraturan ini.

0

PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 serta Bentuk Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 serta Bentuk Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 kami sampaikan petunjuk instalasi yang akan digunakan per 1 Januari 2014 Program dapat dibuka di website www.pajak.go.id atau dapat diminta ke KPP Sebagai tambahan keterangan (Pasal 8 Pedirjen dimaksud) : 1. Mulai berlaku untuk Masa Pajak Januari 2014 2. Apabila Masa Pajak Desember 2013 (normal/pembetulannya) disampaikan sampai dengan tanggal 20 Januari 2014, pelaporan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23 yang lama 3. Apabila Masa Pajak Desember 2013 (normal/pembetulannya) disampaikan setelah tanggal 20 Januari 2014, pelaporan

0

Pengembalian Nomor Faktur Pajak 2013 PPN DN

Sehubungan dengan berakhirnya Masa Pajak 2013, dimohon agar mengembalikan nomor Faktur Pajak yang telah diberikan selama tahun 2013 dan belum digunakan, paling lambat pada saat penyampaian SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2013 Namun perli diperhatikan agar memastikan sudah tidak ada lagi penyerahan terutang PPN selama tahun 2013 yang belum dibuat. Dasar hukum Pasal 10 Perdirjen Pajak nomor PER-24/PJ/2011 Pasal 10 (1) PKP yang membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak ganda atau Nomor Seri Faktur Pajak yang sama lebih dari 1 (satu) dalam tahun pajak yang sama, maka seluruh Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut

0

ENGUMUMAN NOMOR : PENG – 04/PJ.09/2013 TENTANG ATURAN BARU TATA CARA PENOMORAN FAKTUR PAJAK

ENGUMUMAN NOMOR : PENG – 04/PJ.09/2013  TENTANG  ATURAN BARU TATA CARA PENOMORAN FAKTUR PAJAK

PENGUMUMAN NOMOR : PENG – 04/PJ.09/2013 TENTANG ATURAN BARU TATA CARA PENOMORAN FAKTUR PAJAK   Mulai 1 April 2013, pembuatan Faktur Pajak menggunakan Nomor Seri yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) : Langkah Pertama PKP mengajukan permohonan kode aktivasi dan password 1) PKP datang ke KPP menyampaikan surat permohonan kode aktivasi dan password. 2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja, KPP akan menerbitkan kode aktivasi dan password. 3) Setelah itu, KPP akan mengirim kode aktivasi ke alamat PKP melalui pos, dan mengirim password ke email PKP. Hal-hal yang penting untuk

0

Jangka waktu kompensasi kelebihan bayar PPN

mungkin ini bisa membantu… Pengusaha Kena Pajak dapat melakukan kompensasi PPN sampai batas waktu tidak terhingga karena tidak ada peraturan perpajakan yang membatasi jangka waktu kompensasi tersebut.  Namun untuk restitusi PPN, Peraturan pajak membatasi adanya restitusi PPN sebagaimana diatur dalam UU Nomor 42 tahun 2009 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010. Ketentuan restitusi PPN dalam peraturan perpajakan adalah sebagai berikut:  1.    PKP yang dapat melakukan restitusi PPN untuk setiap masa pajak adalah sebagai  berikut: * Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; * Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa

0

Proses Pemungutan PPN dan PPnBM

  PPN dan PPnBM merupakan Pajak Tidak Langsung, yang pemungutannya dilakukan secara tidak langsung kepada penanggung pajak, melainkan melalui sumbernya, atau melalui pihak ketiga yaitu yang menyerahan BKP atau JKP. Pihak yang menyerahkan BKP atau JKP disebut PKP sebelum menjadi PKP, mereka adalah pengusaha yang menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, melakukan usaha jasa, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar negeri, atau memanfaatkan jasa dari luar negeri. Oleh karena itu dikenal:  PKP PPN Barang; PKP PPN Impor; PKP PPN Ekspor; PKP PPN Pedagang Eceran; PKP PPN Pemanfaatan Barang Tidak Berwujud dari luar negeri; PKP PPN Jasa; PKP

0

SANKSI PERPAJAKAN March 4, 2011 · repost by dedensae ·

SANKSI PERPAJAKAN  March 4, 2011 · repost by dedensae ·

  Berikut ini sanksi perpajakan yang diatur dalam UU No. 6/1983 stdtd UU No. 28/2007. Karena cuma copy paste dan pengetahuan saya yang masih minim dalam per-blog-an jadi masih berantakan, mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki. Yang penting (semoga) lebih memudahkan dalam mengklasifikasikan sanksi. Pengklasifikasian tersebut menjadi penting bagi kita dalam meningkatkan pemahaman sanksi yand ada pada UU Perpajakan. 1. Pasal 7 (1): sanksi administrasi berupa dendasebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak 2. Pasal 7 (1): sanksi administrasi berupa

0

Faktur Pajak Dalam UU PPN Baru

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, serta mengamankan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8