. .

Posts by: admin

0

Pemindahbukuan

I. Pendahuluan Dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang menganut sistem self assessment, pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diserahkan sepenuhnya kepada Wajib Pajak. Tugas Direktorat Jenderal Pajak adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Kepatuhan adalah kunci sukses agar system self assessment berjalan secara efektif yang tentunya akan berdampak pada penerimaan Negara dari sektor pajak. Dalam rangka proses pengadministrasian penerimaan pajak, pemerintah telah menetapkan tatacara pembayaran/penyetoran pajak meliputi tempat, sarana, serta sistem yang akan digunakan oleh Wajib Pajak. Dalam praktik, kesalahan administrasi pembayaran/penyetoran pajak terkadang tidak dapat

0

Apa konsekuensi bagi Wajib Pajak yang telah mendapatkan SKB terkait pembebasan Pajak Penghasilan sehubungan pengalihan saham, tanah dan/atau bangunan apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Wajib Pajak tidak mengalihkan haknya? Jawaban: Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Wajib Pajak tidak melakukan pengalihan, atas pengalihan hak yang dilakukan dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan (Pasal 26 (3) PMK 118/PMK.03/2016)

Pasal 26 (1) Atas permohonan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat ( 5) dan Pasal 25 ayat ( 5), dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan diterima lengkap, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan atau pengalihan saham yang diberikan fasilitas Pengampunan Pajak. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan, permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat ( 5) dan

0

F. SURAT PERNYATAAN Syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak untuk mengajukan Amnesti Pajak? Jawaban: memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; membayar Uang Tebusan; melunasi seluruh Tunggakan Pajak; melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan; menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan mencabut permohonan: pengembalian kelebihan pembayaran pajak; pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang; pengurangan

0

OBJEK AMNESTI PAJAK, HARTA DAN UTANG Dan Tanya Jawab

OBJEK AMNESTI PAJAK, HARTA DAN UTANG Minggu, 21 Agustus 2016 – 18:13 C. OBJEK AMNESTI PAJAK, HARTA DAN UTANG Apa yang menjadi objek Pengampunan Pajak? Jawaban: Objek pengampunan pajak adalah kewajiban perpajakan yang belum atau belum sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib Pajak, yang terepresentasi dalam harta yang belum pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Terakhir. Pengampunan Pajak diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan. Bolehkah mengungkapkan harta yang belum dibaliknamakan atas nama Wajib Pajak pada Surat Pernyataan Pengampunan Pajak? Jawaban: Wajib Pajak boleh mengungkapkan harta yang belum dibaliknama pada Surat Pernyataan Pengampunan Pajak. Apa manfaat yang

0

Surat Pengakuan Kepemlikan Harta, Nominee, SKB

Surat Pengakuan Kepemlikan Harta, Nominee, SKB Rabu, 31 Agustus 2016 – 09:04 1. Apa yang dimaksud dengan: – Surat pengakuan kepemilikan harta – Surat pengakuan nominee – Surat pernyataan kepemilikan Harta Jawaban: – Surat pengakuan kepemilikan harta adalah surat pengakuan bahwa Wajib Pajak yang memiliki Harta yang diatasnamakan nama orang lain (ditanda tangani Wajib Pajak) – Surat pengakuan nominee adalah surat pengakuan dari pihak yang diatasnamakan dalam harta berupa saham, tanah, dan/atau bangunan yang tercantum dalam surat pengakuan kepemilikan harta (ditandatangani nominee) (Perdirjen PER-07/PJ/2016) – Surat pernyataan kepemilikan harta merupakan surat pernyataan yang ditandatangani kedua belah pihak dihadapan notaris yang

0

Apa Bedanya Ikut Pengampunan Pajak & Tidak Ikut Pengampunan Pajak?

Akhir-akhir ini, sering kita mendengar celotehan mengenai Pengampunan Pajak. Seluruh lapisan masyarakat, baik muda atau tua, baik pekerja atau pengusaha, baik pejabat ataupun warga sipil, semuanya heboh dengan adanya Pengampunan Pajak. Banyak isu yang berkembang mengenai Pengampunan Pajak. Masih banyak masyarakat yang bingung, sebenarnya perlu ikut Pengampunan Pajak atau tidak ya? Pengampunan Pajak sendiri bukan merupakan kewajiban setiap Wajib Pajak. Pengampunan pajak merupakan hak yang bisa diperoleh oleh Wajib Pajak yang lupa melaporkan hartanya. Pengampunan Pajak berhak diajukan oleh perorangan ataupun badan usaha seperti PT. Perorangan baik pebisnis, wiraswasta maupun karyawan berhak ikut pengampunan pajak. Lalu apa bedanya jika kita

0

OPINI MASYARAKAT TAX AMNESTY

setelah “digempur” melalui Viral Media Sosial terkait Tax Amnesty, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Dirjen (Perdirjen) Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Beleid yang ditandatangani Ken pada 29 Agustus 2016 ini dikeluarkan untuk menjawab keresahan masyarakat atas program pengampunan pajak atau amnesti pajak. Poin-poin penting yang ada dalam Perdirjen Pajak 11/2016 itu antara lain: PERTAMA, orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada tahun pajak terakhir di bawah PTKP, dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak. Kepada

0

Kelebihan Dan Kekurangan Pembayaran Uang Tebusan dalam Rangka Pengampunan Pajak

I. Pendahuluan Pengampunan Pajak diberikan kepada Wajib Pajak melalui pengungkapan Harta yang dimilikinya dalam Surat Pernyataan dan membayar Uang Tebusan. Pada dasarnya Uang Tebusan yang dibayarkan ini bukanlah merupakan pembayaran pajak lagi oleh Wajib Pajak, melainkan sarana yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk mendapatkan pengampunan pajak dan benefit lainnya dengan cara membayar Uang Tebusan. Uang tebusan ini diperoleh dari hasil pengkalian antara tarif sesuai periode yang telah ditentukan dengan harta bersih yang belum diungkapkan dalam SPT Tahunan terakhir. Dalam menghitung dan menyetorkan Uang Tebusan dapat dimungkinkan terjadinya kelebihan ataupun kekurangan pembayaran uang tebusan. Berikut ini akan dibahas lebih lanjut mengenai

0

Petunjuk Pengisian Daftar Harta Sehubungan Dengan Pengampunan Pajak

Pendahuluan Untuk memperoleh Pengampunan Pajak, secara prinsip Wajib Pajak diharuskan melakukan pengungkapan Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Pengungkapan harta yang menjadi dasar uang tebusan ini merupakan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh terakhir. Belum dilaporkannya kekayaan tersebut bisa dikarenakan kelalaian atau keadaan di luar kekuasaan yang dialami Wajib Pajak sehingga kolom Harta dan Utang dalam SPT Tahunan PPh belum diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Pengungkapan harta ini diwujudkan dalam peyampaian Surat Pernyataan kepada Menteri. Selain Surat Pernyataan, Wajib Pajak juga harus melampirkan beberapa hal salah satunya daftar rincian Harta beserta informasi

0

I. Pendahuluan Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan yang diterima atau diperoleh, dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen atau pengamatan. Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan dengan indikasi kuat adanya Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang ditemukan dari hasil pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan, dapat langsung ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Adapun Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan tersebut yang berkaitan dengan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak baik yang belum maupun telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan sepanjang terdapat indikasi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Ruang lingkup Pemeriksaan Bukti Permulaan yaitu dugaan suatu Peristiwa Pidana yang ditentukan dalam Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan. Terkait dengan Amnesti Pajak, bagi Wajib Pajak yang sedang menjalani Pemeriksaan Bukti Permulaan memiliki hak untuk mengikuti program tersebut dengan syarat dan ketentuan sesuai peraturan perundangan. II. Pembahasan Bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, proses Amnesti Pajak dimulai dengan permintaan informasi secara tertulis yang dilakukan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Informasi tersebut terkait jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan. Berdasarkan hal tersebut, Wajib Pajak melakukan pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permintaan informasi diterima. Setelah proses pelunasan pajak terkait temuan bukti permulaan sudah dilakukan, Wajib Pajak tersebut melakukan penyampaian Surat Pernyataan yang harus dilampiri dengan bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan berupa: surat setoran pajak atau bukti penerimaan negara. dengan disertai informasi tertulis dari Direktur Jenderal Pajak melalui kepala unit pelaksana pemeriksaan bukti permulaan atau kepala unit pelaksana penyidikan. Kemudian, apabila telah lulus kelengkapan berkas dan telah diteliti oleh Petugas Amnesti Pajak, Wajib Pajak akan menerima Tanda Terima Surat Pernyataan dan 10 hari kemudian menerima Surat Keterangan. Penangguhan Pemeriksaan Bukti Permulaan Dalam hal Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan telah memperoleh tanda terima Surat Pernyataan, tindakan pemeriksaan bukti permulaan untuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, ditangguhkan. Penangguhan pemeriksaan bukti permulaan tersebut, dimulai sejak tanggal diterimanya Surat Pernyataan sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Keterangan. Proses penangguhan Pemeriksaan Bukti Permulaan dimulai dari Petugas Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang melakukan monitoring kepada Wajib Pajak yang mengajukan Surat Pernyataan Harta untuk Amnesti Pajak (selanjutnya disebut Surat Pernyataan) dan yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, yang meliputi: 1) pemeriksaan bukti permulaan yang berkaitan dengan masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak 2015 dan sebelumnya, atau yang menjadi satu kesatuan peristiwa pidana dengan masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak 2015 dan sebelumnya dan 2) jenis pajak PPh, PPN, dan PPnBM. Berdasarkan monitoring tersebut di atas, Petugas Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak membuat daftar Wajib Pajak yang mengajukan Surat Pernyataan dan yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, serta menyerahkan daftar Wajib Pajak yang mengajukan Surat Pernyataan dan yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan kepada Tim Pemeriksa Bukti Permulaan. Selanjutnya, Tim Pemeriksa Bukti Permulaan melaksanakan penangguhan pemeriksaan bukti permulaan dengan membuat Berita Acara Penangguhan Pemeriksaan Bukti Permulaan. baru1

I. Pendahuluan Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan yang diterima atau diperoleh, dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen atau pengamatan. Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan dengan indikasi kuat adanya Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang ditemukan dari hasil pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan, dapat langsung ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Adapun Informasi, Data, Laporan, dan Pengaduan tersebut yang berkaitan dengan Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak baik yang belum maupun telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan sepanjang terdapat indikasi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Ruang