. .

Posts by: admin

0

Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 Tentang Dokumen Dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen Dalam rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2016 tentang Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 Tentang Dokumen dan Pedoman Teknis Pengisian Dokumen Dalam Rangka Pelaksanaan Pengampunan Pajak Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melakukan pengisian Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak dan Daftar Rincian Harta dan Utang. Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku tanggal 19 Agustus 2016. Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mengubah beberapa bagian dalam Petunjuk Pengisian Formulir Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak (Formulir Surat Pernyataan) dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016 sebagai berikut: menambahkan penjelasan tentang pengisian masa dan

0

Perlakuan Atas Harta Yang Kurang Diungkap Dalam Amnesti Pajak

I. Pendahuluan “Kebohongan itu manis namun dapat menghancurkan, tetapi kejujuran itu pahit namun dapat menyelamatkan.” Kutipan dari kalimat bijak tersebut mungkin dapat dipertimbangkan untuk dipikirkan oleh Wajib Pajak sebelum menyampaikan Surat Pernyataan Amnesti Pajak. Surat pernyataan yang disampaikan oleh Wajib Pajak tentunya hanya akan diproses selama kurang lebih 10 hari, akan tetapi apabila surat pernyataan ini tidak seutuhnya benar, maka dikemudian hari justru Surat Pernyataan ini akan menimbulkan “bumerang” sendiri bagi Wajib Pajak yang belum atau kurang melaporkan seluruh hartanya. Meskipun Wajib Pajak diberikan keleluasaan melaporkan harta yang dimilikinya untuk mendapatkan Amnesti Pajak, tetapi Direktur Jenderal Pajak masih dapat melakukan

0

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan memberlakukan pemberhentian sementara (moratorium) pemeriksaan pada para wajib pajak yang mengikuti kebijakan pengampunan pajak atau lebih dikenal dengan nama tax amnesty.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan memberlakukan pemberhentian sementara (moratorium) pemeriksaan pada para wajib pajak yang mengikuti kebijakan pengampunan pajak atau lebih dikenal dengan nama tax amnesty. Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi mengatakan moratorium tersebut tertuang dalam UU pengampunan pajak pasal 11. BACA JUGAPelayanan Pengampunan PajakPeserta Amnesti Pajak Disarankan Datangi Help Desk Sebelum MendaftarMenkeu Pastikan Seluruh KPP Siap Layani Peserta Amnesti Pajak Brandconnect 11 Warna Ruangan dan Maknanya “Ada moratorium terhadap pemeriksaan bagi wajib pajak yang ikut tax amnesty, itu ada di UU. Bagi yang tak ikut tax amnesty, tentu akan dikenakan mekanisme pemeriksaan seperti biasa,” kata Ken, dalam

0

Tata cara pengajuan Amnesti Pajak 2016

Tata cara pengajuan Amnesti Pajak adalah sebagai berikut: Wajib Pajak datang ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditentukan oleh Menteri untuk meminta penjelasan mengenai pengisian dan pemenuhan kelengkapan dokumen yang harus dilampirkan dalam Surat Pernyataan, yaitu: bukti pembayaran Uang Tebusan; bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki Tunggakan Pajak; daftar rincian Harta beserta informasi kepemilikan Harta yang dilaporkan; daftar Utang serta dokumen pendukung; bukti pelunasan pajak yang tidak atau kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan; fotokopi SPT PPh Terakhir;

0

Mengapa saya harus ikut? Tax Amnesty

Kebijakan Amnesti Pajak adalah terobosan kebijakan yang didorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antarnegara. Kebijakan Amnesti Pajak juga tidak akan diberikan secara berkala. Setidaknya, hingga beberapa puluh tahun ke depan, kebijakan Amnesti Pajak tidak akan diberikan lagi. Kebijakan Amnesti Pajak, dalam penjelasan umum Undang-Undang Pengampunan Pajak, hendak diikuti dengan kebijakan lain seperti penegakan hukum yang lebih tegas dan penyempurnaan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan

0

Amnesti Pajak berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017

Amnesti Pajak berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017, dan terbagi kedalam 3 (tiga) periode, yaitu: Periode I: Dari tanggal diundangkan s.d 30 September 2016 Periode II: Dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016 Periode III: Dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017

0

Siapa yang bisa memanfaatkan? tax amnesty 2016

Yang dapat memanfaatkan kebijakan amnesti pajak adalah: Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib Pajak Badan Wajib Pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM) Orang Pribadi atau Badan yang belum menjadi Wajib Pajak Penanda tangan di Surat Pernyataan: Wajib Pajak orang pribadi; pemimpin tertinggi berdasarkan akta pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan, bagi Wajib Pajak badan; atau penerima kuasa, dalam hal pemimpin tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf b berhalangan. Persyaratan Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan Amnesti Pajak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak; membayar Uang Tebusan; melunasi seluruh Tunggakan Pajak; melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau

0

Amnesti pajak adalah program pengampunan 2016

Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan. pajak.go.id

0

Lampiran SE-40/PJ/2015 Surat Teguran PMK 91/2013

Lampiran SE-40/PJ/2015 LAMPIRAN I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-40/PJ/2015 Tanggal : 3 Juni 2015 PROSEDUR PENANGANAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK Prosedur penanganan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi di Kantor Pelayanan Pajak mengikuti prosedur pada Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ/2014, dengan tambahan prosedur sebagai berikut: 1. Penanganan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi di Seksi Pelayanan. a. Seksi Pelayanan menerima permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagai akibat dari keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan,

0

No.Nota Retur PPn Dn

rePos..ortax org PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65/PMK.03/2010 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS BARANG KENA PAJAK YANG DIKEMBALIKAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA KENA PAJAK YANG DIBATALKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5A ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata