. .

Category: pertambangan RSS feed for this category

0

14 komoditas tambang akan dikenai bea keluar

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah masih membahas besaran bea keluar yang akan dikenakan dalam ekspor 14 komoditas tambang, kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik di Jakarta, Selasa. Menurut dia, pemerintah akan mengumumkan aturan pengenaan bea keluar dalam ekspor barang tambang tersebut sebelum tanggal 6 Mei 2012. Komoditas tambang yang akan dikenai bea keluar rencananya tembaga, emas, perak, timah, timbal, kromium, platinum, bauksit, biji besi, pasir besi, nikel, molibdenum, mangan, dan antimon. Menurut data yang berhasil dihimpun, besaran tarif bea keluar yang akan dikenakan berkisar antara 20 persen sampai 50 persen.(K007) Editor: Maryati

0

Pemerintah kenakan bea keluar mineral 20 persen

Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah akan mengenakan bea keluar dengan besaran rata-rata 20 persen dalam ekspor 14 jenis komoditas tambang dan mineral mentah, kata Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Thamrin Sihite di Jakarta, Jumat Ke-14 komoditas tersebut meliputi tembaga, emas, perak, timah, timbal, kromium,  platinum, bauksit, biji besi, pasir besi, nikel, molibdenum, mangan, dan antimon. Namun, ia menjelaskan, aturan tentang pengenaan bea keluar untuk komoditas barang tambang dan mineral tersebut tidak berlaku bagi pemegang kontrak karya (KK). “Karena KK sudah melakukan kewajiban pengolahan dan pemurnian,” katanya. Ia menambahkan, selanjutnya Menteri Keuangan akan menerbitkan aturan

0

Eksportir mineral mentah harus penuhi lima syarat

Jakarta (ANTARA News) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik pada Jumat mengatakan bahwa mulai 6 Mei 2012 perusahaan harus memenuhi lima syarat sebelum mengekspor 14 komoditas tambang mineral mentah. Ia menjelaskan dalam hal ini perusahaan yang hendak mengekspor komoditas tambang mineral mentah harus membayar bea keluar sebesar 20 persen dan mempunyai sertifikat clear and clean atau dinyatakan sudah tidak mempunyai masalah dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM. Selain itu, lanjut dia, perusahaan yang bersangkutan juga harus melunasi kewajiban membayar pajak dan bukan pajak, menyampaikan rencana pengolahan dan pemurnian, serta menandatangani pakta integritas untuk tidak mengekspor mineral mentah setelah 2014

0

Pemerintah revisi Kepmen ESDM larangan ekspor

Pemerintah revisi Kepmen ESDM larangan ekspor

Pemerintah revisi Kepmen ESDM larangan ekspor mineral Kamis, 3 Mei 2012 21:56 WIB | 1927 Views Menteri ESDM Jero Wacik (FOTO ANTARA) Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merevisi peraturan mengenai larangan ekspor bahan tambang mineral dalam bentuk mentah dengan beberapa aturan tambahan. Aturan tambahan itu termasuk pembuatan smelter dan pengenaan bea keluar rata-rata 20 persen, kata Menteri ESDM Jero Wacik dalam keterangan pers di Kantor Presiden usai rapat kabinet terbatas, Kamis petang. “Saya pernah keluarkan Kepmen Nomor 7 tahun 2012 ditanggapi ramai. Berdasarkan Undang-Undang Minerba, pada 2014 tidak boleh ada ekspor bahan mentah

0

Peraturan Menteri ESDM No. 7 tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral

JUM’AT, 04 MEI 2012 16:30 WIB KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA SIARAN PERS NOMOR:17/HUMAS KESDM/2012 Tanggal: 4 Mei 2012 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER  DAYA MINERAL NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL MELALUI KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2012, mengadakan konfrensi pers mengenai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Permurnian Mineral. Dalam tiga tahun terakhir setelah UU No. 4 Tahun 2009 diterbitkan, telah terjadi peningkatan

0

Legislator: Permen No.7/2012 tak sesuai UU

Anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani mengatakan, Peraturan Menteri ESDM (Permen ESDM) No. 7 tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, tidak sesuai dengan UU No. 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba). “Saya minta agar pemerintah agar merevisi Permen No. 7/2012 serta memperbaiki naskah Permen karena ada salah ketik, seperti tidak ada isi Bab VIII, sedang Bab IX ada isinya,” katanya dalam Seminar tentang Tambang Untuk Siapa, di gedung KNPI Jakarta, Rabu (26/4). Menurut anggota DPR dari Fraksi PDIP itu, permen yang mewajibkan setiap pengusaha tambang harus memiliki semelter (pabrik pengolahan) tambang pada bulan

0

Baiq Diyah Pesimis Implmentasi Permen No.7 Tahun 2012

Jakarta,Tambnagnews.com.- Munculnya Permen No.7 Tahun 2012 yang mengatur tentang larangan eksport hasil tambang dinilai pesimis oleh anggota pansus Pertambangan, Baiq Diyah Ratu Ganefi,SH. Peraturan menteri yang mengamanatkan pengolahan hasil tambang dilakukan didalam negeri dinilai akan menuai berbagai kendala dalam implementasinya dilapangan. Pesimisme tesebut diungkapkanoleh Baiq Diyah kepada Tambangnews.com, Senin (5/3) di Komplek Parlemen DPD RI, manakala melihat indikator tentang kesiapan pemerintah menyiapkan infrastruktur pendukung pengolahan bahan baku hasil pertambangan mineral dan batu bara. Perrmen No.7 Tahun 2012 efektif akan diberlakukan bulan Mei tahun 2012.”Kalau investasi itu diarahkan ke investor dengan mengurangi royalti,itu akan berdampak pada penerimaan negara.Kenapa Permen bisa begini,apa