. .

Monthly Archives: February 2012

0

Direktorat Jenderal Pajak telah memperluas sarana bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Tahun Pajak 2011

Direktorat Jenderal Pajak telah memperluas sarana bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Tahun Pajak 2011, melalui berbagai cara yaitu meliputi : secara langsung, melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar, melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan memanfaatkan e-Filling pada website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi / Application Service Provider (ASP). Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-48/PJ/2011 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan, yang

0

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-02/PJ.42/2003 PENEGASAN ATAS PENENTUAN KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN YANG DIPEROLEH DALAM KONDISI BUKAN BARU UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN FISKAL

SURAT DIRJEN PAJAK NOMOR S-02/PJ.42/2003 TANGGAL 02 JANUARI 2003 TENTANG PENEGASAN ATAS PENENTUAN KELOMPOK HARTA BERWUJUD BUKAN BANGUNAN YANG DIPEROLEH DALAM KONDISI BUKAN BARU UNTUK KEPERLUAN PENYUSUTAN FISKAL Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal 7 Agustus 2002 perihal Permohonan Penetapan atas Harta Berwujud Bukan Bangunan yang Diperoleh Dalam Kondisi Bukan Baru, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan bahwa: a. PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan umum galian golongan C dengan produk berupa batu krikil untuk bahan konstruksi bangunan. Perusahaan mengekspor sebagian besar hasil produksinya ke Singapura; b. Untuk menghasilkan batu

0

NOMOR: KEP-26/PJ/2012

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR: KEP-26/PJ/2012 TENTANG PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DIREKTUR JENDERAL PAJAK Menimbang :                   bahwa sehubungan dengan hasil evaluasi terhadap Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor