. .

Monthly Archives: March 2012

0

Pajak dan Jasa Pengiriman Paket

Semakin maraknya bisnis perdagangan berarti sama dengan semakin maraknya bisnis jasa pengiriman paket atau yang dikenal juga dengan istilah jasa ekspedisi. Kebutuhan akan jasa pengiriman paket ini pun semakin melambung mengingat jenis bisnis perdagangan yang semakin diminati adalah bisnis online yang notabene sangat membutuhkan jasa pengiriman agar barang pesanan dapat sampai di tempat tujuan sesuai keinginan pemesan. Hal tersebut pun akhirnya memicu perusahaan jasa pengiriman paket untuk mengembangkan penyediaan jasanya, tidak hanya terbatas pada pengiriman barang-barang ke tempat lain saja, namun juga melayani pengiriman kargo biasa, pengiriman barang pindahan mulai dari proses pengepakan, pengiriman dokumen dalam kota maupun dokumen antar daerah atau

0

Sudah Lapor SPT Pribadi?

Jangan lupa batas waktu pelaporan SPT Pribadi th 2011 paling lambat tgl 31 Maret 2012, hari Sabtu. Meskipun bukan jam kerja, sesuai SE -10/PJ/2012 tgl 31 Maret 2012 KPP buka sampai jam 20.00 info

1

Leaflet SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (e fill 1770SS dan 1770s

Leaflet SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (e fill 1770SS dan 1770s

  Leaflet SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Leaflet ini berisi informasi mengenai hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP). Di dalamnya diuraikan mengenai definisi Pajak, SPT Tahunan, Tahun Pajak, Bagian Tahun Pajak, serta jenis-jenis SPT Tahunan PPh WP OP. Juga diuraikan mengenai cara menghitung pajak, cara menyetor pajak terutang, cara penyampaian SPT, batas akhir penyampaian SPT, serta sanksi administrasi akibat keterlambatan penyetoran pajak maupun penyampaian SPT.     Leaflet eFiling Leaflet ini berisi informasi mengenai hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan

0

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010

Ditetapkan tanggal 31 Agustus 2010 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR PMK 154/PMK.03/2010 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2008, Menteri Keuangan dapat menetapkan bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf

0

Ditjen Pajak Tingkatkan Kerjasama dengan Polri

Ditjen Pajak Tingkatkan Kerjasama dengan Polri

  Jumat, 9 Maret, 2012 – 06:28   Jakarta – Pada hari ini, Kamis 8 Maret 2012 bertempat di Gedung Kementerian Keuangan dilangsungkan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Menteri Keuangan RI Agus Martowardojo dan Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo.  Maksud dari nota kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan hubungan kerjasama dalam wewenang Kementerian Keuangan dan Polri secara lebih komprehensif sebagai upaya mendorong terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih.  Nota Kesepahaman tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani. File:  Siaran Pers Ditjen Pajak Polri.pdf

0

Mencagah Kerugian Negara Dari Pajak Tambang

Oleh Anandita Budi Suryana, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Pemerintah menganalisis bahwa pembayaran pajak oleh perusahaan tambang belum sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya. BahkanPemerintah berencana untuk membuat kantor pajak tersendiri yang mengurusi sektor pertambangan. Pembayaran pajak oleh perusahaan pertambangan disinyalir masih belum benar. Jumlah produksi tambang dan harga jual yang dilaporkan ke negara belum sesuai keadaan sebenarnya. KPK menyatakan penyelamatan uang negara dari pertambangan, khususnya migas, mencapai Rp.156 triliun. (Kontan, 27 Februari 2012). Bagaimana dengan tambang non migas? Selama ini, perusahaan tambang bersikukuh bahwa produksi tahunan tambang non migas mereka telah disetujui instansi berwenang. Sebagai contoh, perusahaan yang menandatangani kontrak PKPPB (Perjanjian Karya

0

Ditjen Pajak Tidak Kenakan Pajak atas Cadangan Premi Unit Link

  Repost pajak go id Rabu, 22 Pebruari, 2012 – 11:05   Jakarta, 20 Februari 2012 – Sehubungan dengan pemberitaan di media massa akhir-akhir ini yang menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak  mengenakan pajak atas cadangan premi unit link pada Perusahaan Asuransi Jiwa sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : 97/PJ/2011 tanggal 28 Desember 2011, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :  Dalam bisnis asuransi jiwa terkait dengan produk unit link, perusahaan asuransi jiwa akan mencatat tiga sumber penghasilannya, yaitu yang berasal dari premi uang pertanggungan, premi subdana investasi dan hasil investasi termasuk hasil investasi subdana investasi.  Sebagian hasil investasi yang

0

Melarang orang asing menjabat 19 posisi penting salah satunya jabatan Chief Executive Officer (CEO)

JAKARTA- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengecam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar yang melarang orang asing menjabat 19 posisi penting perusahaan di Indonesia. Bahkan menurut Apindo aturan tersebut merupakan aturan yang bodoh. Seperti dikatakan Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi, dengan melarang orang asing menjabat 19 posisi penting salah satunya jabatan Chief Executive Officer (CEO) maka sama dengan mengusir investor asing dari Indonesia, Sofjan menilai keputusan tersebut keputusan yang sangat bodoh. “Keputusan tersebut merupakan keputusan bodoh, bagaimana tidak investor asing yang menanamkan investasinya di Indonesia tetapi dilarang menjabati posisi CEO, ya sama dengan mengusir mereka namanya,” ujar Sofjan, Sabtu (10/3/2012).

0

Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak

Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak

  repost www.pajak.go.id Senin, 27 Pebruari, 2012 – 09:38   Mulai bulan Februari hingga Agustus 2012, DIrektorat Jenderal Pajak (DJP) akan melaksanakan program registrasi ulang bagi para pengusaha yang telah terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP adalah para pengusaha yang bergerak di bidang usaha industri, perdagangan, dan jasa yang wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang dan/atau jasa yang mereka serahkan/jual dengan omset satu tahun lebih dari Rp. 600 juta. Secara umum, syarat-syarat subjektif dan objektif untuk penetapan PKP dapat dilihat pada gambar berikut ini: Gambar 1. Syarat Subjektif dan Objektif Penetapan Pengusaha Kena Pajak Dalam program registrasi

0

Baiq Diyah Pesimis Implmentasi Permen No.7 Tahun 2012

Jakarta,Tambnagnews.com.- Munculnya Permen No.7 Tahun 2012 yang mengatur tentang larangan eksport hasil tambang dinilai pesimis oleh anggota pansus Pertambangan, Baiq Diyah Ratu Ganefi,SH. Peraturan menteri yang mengamanatkan pengolahan hasil tambang dilakukan didalam negeri dinilai akan menuai berbagai kendala dalam implementasinya dilapangan. Pesimisme tesebut diungkapkanoleh Baiq Diyah kepada Tambangnews.com, Senin (5/3) di Komplek Parlemen DPD RI, manakala melihat indikator tentang kesiapan pemerintah menyiapkan infrastruktur pendukung pengolahan bahan baku hasil pertambangan mineral dan batu bara. Perrmen No.7 Tahun 2012 efektif akan diberlakukan bulan Mei tahun 2012.”Kalau investasi itu diarahkan ke investor dengan mengurangi royalti,itu akan berdampak pada penerimaan negara.Kenapa Permen bisa begini,apa