. .

Monthly Archives: March 2012

7

Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2008 Ditetapkan tanggal 23 September 2008 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 TAHUN 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

0

Form 1770S SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi (utk karyawan) tahun 2011

Formulir 1770 Mengenai formulir untuk pelaporan SPT tahunan WP Orang Pribadi tahun 2009, berikut ini peruntukan formulir tsb : 1) Formulir 1770-SS, digunakan untuk : – WP Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan hanya dari satu pemberi kerja, – Penghasilan bruto-nya setahun maksimal Rp 60.000.000, dan – Tidak menerima/memperoleh penghasilan lain selain penghasilan berupa imbalan bunga bank dan atau bunga koperasi – WAJIB dilampirkan formulir 1721-A1 atau 1721-A2 2) Formulir 1770,digunakan untuk : – WPOP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, baik WP tsb memilih menggunakan norma atau menyelenggarakan pembukuan. 3) Formulir 1770-S digunakan untuk selain WP yang bisa menggunakan

0

TENTANG REGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) TAHUN 2012

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER – 05/PJ/2012 TENTANG REGISTRASI ULANG PENGUSAHA KENA PAJAK TAHUN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, penertiban administrasi, pengawasan, dan untuk menguji pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif Pengusaha Kena Pajak, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012; Mengingat : Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16

0

Sosialisasi Pelaksanaan Uji Coba Billing System di Kanwil Wajib Pajak Besar

Sosialisasi Pelaksanaan Uji Coba Billing System di Kanwil Wajib Pajak Besar Selasa, 28 Pebruari, 2012 – 08:04 Sebagai tindak lanjut dari uji coba billing system (sistem pembayaran pajak secara elektronik) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tahap I yang dilaksanakan di Bandung, dilaksanakan uji coba billing system tahap II di Jakarta yang meliputi seluruh Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ada di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Demi memberikan pemahaman yang menyeluruh kepada Wajib Pajak, maka diadakan sosialisasi pelaksanaan uji coba billing system pada hari Kamis, 23 Februari 2012 di Auditorium

0

TATA CARA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 21/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah