. .

Monthly Archives: May 2012

0

Pemerintah revisi Kepmen ESDM larangan ekspor

Pemerintah revisi Kepmen ESDM larangan ekspor

Pemerintah revisi Kepmen ESDM larangan ekspor mineral Kamis, 3 Mei 2012 21:56 WIB | 1927 Views Menteri ESDM Jero Wacik (FOTO ANTARA) Jakarta (ANTARA News) – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merevisi peraturan mengenai larangan ekspor bahan tambang mineral dalam bentuk mentah dengan beberapa aturan tambahan. Aturan tambahan itu termasuk pembuatan smelter dan pengenaan bea keluar rata-rata 20 persen, kata Menteri ESDM Jero Wacik dalam keterangan pers di Kantor Presiden usai rapat kabinet terbatas, Kamis petang. “Saya pernah keluarkan Kepmen Nomor 7 tahun 2012 ditanggapi ramai. Berdasarkan Undang-Undang Minerba, pada 2014 tidak boleh ada ekspor bahan mentah

0

Peraturan Menteri ESDM No. 7 tahun 2012 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral

JUM’AT, 04 MEI 2012 16:30 WIB KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA SIARAN PERS NOMOR:17/HUMAS KESDM/2012 Tanggal: 4 Mei 2012 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER  DAYA MINERAL NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENINGKATAN NILAI TAMBAH MINERAL MELALUI KEGIATAN PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, pada hari Jumat tanggal 4 Mei 2012, mengadakan konfrensi pers mengenai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengolahan dan Permurnian Mineral. Dalam tiga tahun terakhir setelah UU No. 4 Tahun 2009 diterbitkan, telah terjadi peningkatan

0

Legislator: Permen No.7/2012 tak sesuai UU

Anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani mengatakan, Peraturan Menteri ESDM (Permen ESDM) No. 7 tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral, tidak sesuai dengan UU No. 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba). “Saya minta agar pemerintah agar merevisi Permen No. 7/2012 serta memperbaiki naskah Permen karena ada salah ketik, seperti tidak ada isi Bab VIII, sedang Bab IX ada isinya,” katanya dalam Seminar tentang Tambang Untuk Siapa, di gedung KNPI Jakarta, Rabu (26/4). Menurut anggota DPR dari Fraksi PDIP itu, permen yang mewajibkan setiap pengusaha tambang harus memiliki semelter (pabrik pengolahan) tambang pada bulan

0

Tarif PPh Pasal 22 sejak 31-08-2010

Terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2010, Keputusan/Peraturan Menteri Keuangan No 254/KMK.03/2001 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan PMK-210/PMK.03/2008 yang mengatur tentang #PPh Pasal 22#, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sebagai gantinya, Menteri Keuangan telah menerbitkan PMK No. 154/PMK.03/2010 (“PMK-154″) yang mengatur tentang “Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. Dengan demikian, Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang PPh pasal 22 sejak 31 Agustus 2010 adalah sbb: 1. PMK-154/PMK.03/2010 tgl 31 Agustus 2010 tentang Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang