. .

Monthly Archives: September 2012

0

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2010

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2010 TENTANG PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN BERJALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dengan dilakukannya perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 7

0

Penunjukkan BUMN sebagai Pemungut Pajak

Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 85/PMK/2012 kembali menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Peraturan tersebut sekaligus mencabut Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 563/2003 yang mencabut penunjukkan BUMN sebagai Pemungut PPN per 1 Januari 2004. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK/2012 tersebut mengatur tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan atas PPN dan PPnBM yang wajib dilakukan oleh BUMN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh rekanan kepada BUMN. Pemungutan PPN dan atau PPnBM dilakukan pada Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri