. .

Monthly Archives: November 2012

0

Keputusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Outsourcing (MK No. 27/PUU-IX/2011)

Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai Outsourcing bisamenggembirakan bagi pekerja yang dengan status outsourcing. Tahun 2011, Mahkamah Kostitusi (MK) telah mengabulkan sebagian uji materil UU tentang Ketenagakerjaan yang diajukan Didik Suprijadi, pekerja dari Alinsi Petugas Pembaca Meter Listrik Indonesia (AP2ML). Berikut adalah isi amar putusan MK Nomor 27/PUU-IX/2011 itu: Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; Frasa “…perjanjian kerja waktu tertentu” dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa “…perjanjian kerja untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-

0

Sepuluh Alasan PHK yang Dapat Digunakan oleh Perusahaan

Ada sepuluh alasan PHK, yang dapat digunakan perusahaan untuk mem-PHK Anda dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 13 tahun 2003. Pertama adalah Anda melakukan kesalahan berat. Pasal 158, ayat 1 berbunyi, “Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut: melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan; memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan; mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja; melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja; menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan

0

Tarif Pajak Uang Pesangon dan Uang Penghargaan-(repost ppi)

Berapa tarif pajak penghasilan uang pesangon Anda dan uang penghargaan bila Anda di-PHK? Pajak penghasilan pesangon berbeda dengan pajak penghasilan normal. Pajak Penghasilan yang baru telah diatur dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Pada Pasal 21, ayat 5 disebutkan bahwa, “Tarif pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif (potongan) pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah.” Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2009, Pasal 4 menyebutkan, “Tarif (Potongan) Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon ditentukan sebagai berikut: sebesar 0% (nol persen) atas penghasilan bruto sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima

0

Peraturan tentang Jamsostek (PP No. 14 Tahun 1993)

Peraturan tentang Jamsostek, pada prinsipnya, telah diatur dalam Undang-Undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), yaitu Undang-Undang No. 3 tahun 1992. Untuk menjalankan undang-undang ini, Pemerintah telah membuat Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Tenaga Kerja(Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993). Dari 52 pasal Peraturan tentang Jamsostek ini, ada 12 pasal paling penting yang perlu diketahui pekerja maupun pemberi kerja (perusahaan), yaitu: Pasal 2 Pasal 4 Pasal 9 Pasal 12 Pasal 18 Pasal 20 Pasal 22 Pasal 23 Pasal 24 Pasal 32 Pasal 33 Pasal 47 Secara rinci, berikut adalah isi dari pasal-pasal terpenting tersebut. Pasal 2 ayat 1, “Program jaminan

0

Menghitung Uang Pesangon dan Uang Penghargaan sesuai UU ketenagakerjaan no 13 tahun 2003

Berapakah uang pesangon dan uang penghargaan seandainya Anda berhenti bekerja dari perusahaan Anda?-repost ppi.com Misalnya Anda pensiun normal (asumsi umur pensiun adalah 55 tahun), maka Anda akan mendapatkan minimum sejumlah uang seperti telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003. UU No. 13 tahun 2003, Pasal 156, ayat 1 menyebutkan,” Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.” Masa Kerja dan Pesangon Pada UU No.13/2003 telah diatur berapa pesangon dan penghargaan Anda bila Anda bekerja sekian lama dan Anda di-PHK atau pensiun normal. Pasal 156,

0

PTKP 2013 (PMK-162/PMK.011/2012)

PTKP 2013 (PMK-162/PMK.011/2012) Buat yang nunggu-nunggu aturan baru ini, silahkan bisa di unduh disini Jadi, sesuai PMK 162 tersebut mulai 1 Januari 2013 PTKP yang berlaku adalah sbb : 1) Untuk diri WP Rp 24.300.000 2) Tambahan WP Kawin Rp 2.025.000 3) Tambahan untuk Penghasilan istri digabung dg penghasilan suami Rp 24.300.000 4) Tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan (max 3 orang) @ Rp 2.025.000 atau berikut ini besarnya PTKP sesuai dengan status perkawinan WP : – TK/0 = Rp 24.300.000 – K/0 = Rp 26.325.000 – K/1 = Rp 28.350.000 – K/2 = Rp 30.375.000 – K/3 =