. .

Monthly Archives: May 2013

0

Jangka waktu kompensasi kelebihan bayar PPN

mungkin ini bisa membantu… Pengusaha Kena Pajak dapat melakukan kompensasi PPN sampai batas waktu tidak terhingga karena tidak ada peraturan perpajakan yang membatasi jangka waktu kompensasi tersebut.  Namun untuk restitusi PPN, Peraturan pajak membatasi adanya restitusi PPN sebagaimana diatur dalam UU Nomor 42 tahun 2009 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010. Ketentuan restitusi PPN dalam peraturan perpajakan adalah sebagai berikut:  1.    PKP yang dapat melakukan restitusi PPN untuk setiap masa pajak adalah sebagai  berikut: * Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud; * Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa

0

Proses Pemungutan PPN dan PPnBM

  PPN dan PPnBM merupakan Pajak Tidak Langsung, yang pemungutannya dilakukan secara tidak langsung kepada penanggung pajak, melainkan melalui sumbernya, atau melalui pihak ketiga yaitu yang menyerahan BKP atau JKP. Pihak yang menyerahkan BKP atau JKP disebut PKP sebelum menjadi PKP, mereka adalah pengusaha yang menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, melakukan usaha jasa, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar negeri, atau memanfaatkan jasa dari luar negeri. Oleh karena itu dikenal:  PKP PPN Barang; PKP PPN Impor; PKP PPN Ekspor; PKP PPN Pedagang Eceran; PKP PPN Pemanfaatan Barang Tidak Berwujud dari luar negeri; PKP PPN Jasa; PKP

0

SANKSI PERPAJAKAN March 4, 2011 · repost by dedensae ·

SANKSI PERPAJAKAN  March 4, 2011 · repost by dedensae ·

  Berikut ini sanksi perpajakan yang diatur dalam UU No. 6/1983 stdtd UU No. 28/2007. Karena cuma copy paste dan pengetahuan saya yang masih minim dalam per-blog-an jadi masih berantakan, mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki. Yang penting (semoga) lebih memudahkan dalam mengklasifikasikan sanksi. Pengklasifikasian tersebut menjadi penting bagi kita dalam meningkatkan pemahaman sanksi yand ada pada UU Perpajakan. 1. Pasal 7 (1): sanksi administrasi berupa dendasebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak 2. Pasal 7 (1): sanksi administrasi berupa

0

Faktur Pajak Dalam UU PPN Baru

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan, menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, serta mengamankan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri, perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8

0

PER-14.PJ.2013( SPT Masa PPh 2126) tmt 010114

PER-14.PJ.2013( SPT Masa PPh 2126) tmt 010114

  Update Peraturan Pajak baru   PER-14/PJ./2013 tentang  Bentuk, isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/Pasal 26 serta bentuk Butki Potong Pph Pasal 21/ Pasal 26. Silahakan diunduh disiniPER-14.PJ.2013( SPT Masa PPh 2126) tmt 010114   Form SPT Masa baru ini mulai berlaku 1 Januari 2014, masih banyak waktu untuk mempelajarinya.Tapi bagi WP yang menggunakan e-SPT tentu tinggal menunggu update eSPT ya   

0

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER – 31/PJ/2009 TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADIDIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.03/2008 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau

0

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER – 31/PJ/2012

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER – 31/PJ/2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang: bahwa penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak mulai 1 Januari 2013 telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak; bahwa bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.011/2012 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai

0

cara isi espt 1111 2013 berdasar per 24

Diberitahukan bahwa sampai dengan saat ini belum ada informasi adanya aplikasi e-SPT baru. Sehubungan dengan telah berlakunya PER-24 dan penggantinya atas penggunaan nomor Faktur Pajak yang diberikan oleh DJP maka untuk kepentingan peng-input-an pada eSPT PPN 111 harus mengkondisikan penomoran faktur pajak pada informasi Profil Wajib Pajak di eSPT Masa PPN dipilih : manual masuk menu setting – profil wajib pajak – penomoran profil – manual – simpan Apabila nomor yang diterima dari DJP bukan hanya berkarakter angka saja (gabungan karakter huruf dan angka) untuk sementara sebelum adanya aplikasi eSPT PPN terbaru, Faktur Pajak bisa di-input dengan memilih Dokumen transaksi 

0

E. Program Jamsostek ( Peraturan Pemerintah Nomor 14 TAHUN 1993 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 )

PROGRAM JAMSOSTEK  Apa saja  yang menjadi Program Jamsostek ? E. Program Jamsostek ( Peraturan Pemerintah Nomor 14 TAHUN 1993 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 ) 1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) ; Dikelompokkan berdasarkan resiko kecelakaan kerja, yaitu : Kelompok I = Premi sebesar 0,24% x Gaji sebulan Kelompok II = Premi sebesar 0,54% x Gaji sebulan Kelompok III = Premi sebesar 0,89% x Gaji sebulan Kelompok IV = Premi sebesar 1,27% x Gaji sebulan Kelompok V = Premi sebesar 1,74% x Gaji sebulan. 2. Jaminan Kematian (JKM) ditetapkan sebesar 0,30% x Gaji sebulan 3. Jaminan Pelayanan Kesehatan (JPK) : – Pegawai berkeluarga

0

Peraturan Dirjen Pajak PER 24/PJ/2012 tanggal 22 Nopember 2012.

Prosedur Pembuatan Faktur Pajak kembali dirubah oleh Direktorat Jenderal Pajak dan berlaku 1 April 2013. Perubahan ketentuan tentang Faktur Pajak PPN tersebut dikeluarkan melalui Peraturan Dirjen Pajak PER 24/PJ/2012 tanggal 22 Nopember 2012. Beberapa Perubahan yang signifikan adalah : 1. Penomoran Nomor Seri Faktur Pajak yang menerapkan sistem Kode Aktivasi dan Password yang diajukan untuk permintaan Nomor Seri Faktur Pajak. 2. Penomoran Nomor Seri Faktur Pajak untuk Status Cabang yang sudah tidak diberlakukan kembali. 3. Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak harus dilakukan rutin, jikalau sudah habis. 4. Untuk Penomoran Faktur Pajak, dilakukan dengan cara pemberian : a. 75 Nomor Seri Faktur