. .

Monthly Archives: January 2014

0

NOMOR 197/PMK.03/2013 apakah Batasan PKP Berubah ???

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 197/PMK.03/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 68/PMK.03/2010 TENTANG BATASAN PENGUSAHA KECIL PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai; b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan kepada pengusaha yang memiliki peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tertentu, perlu melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai batasan pengusaha kecil Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. bahwa berdasarkan

0

Pelengkap PP 46 Tahun 2013diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 38/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Pelengkap PP 46 Tahun 2013 Konon kabarnya bahwa “penggagas pajak untuk UKM” memang memiliki konsep bahwa Wajib Pajak kecil cukup bayar pajak 1% saja. Tidak perlu bayar pajak lainnya seperti PPN. Dan tidak pula dibebani dengan kewajiban untuk memotong pajak orang lain seperti PPh Pasal 23. Sejak 1 Januari 2014 lengkap sudah konsep awal “pajak untuk UKM” ini dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 38/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. Pada posting bulan Juli 2013, saya mengatakan bahwa Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 belum cukup. Kenapa? Tujuan dari PP 46/2013 ini adalah

0

PP 46/2013 tentang pajak Usaha Kecil dan Menengah

Apakah PP 46/2013 tentang pajak Usaha Kecil dan Menengah ini melanggar hukum? Penulis ingin kita melihatnya dalam sudut pandang  “dua mata pisau”. PP 46/2013 jika dilihat dari pihak “oposisi” adalah hal yang cacat hukum, kenapa? Pertimbangan tarif 1% dari peredaran usaha (omzet)  adalah hal yang aneh, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas tambahan ekonomis, bukan dari peredaran usaha. Begitupun dikalangan pengusaha, bagi mereka yang dikatakan penghasilan ialah omzet dikurangi biaya-biaya, dari gambaran sederhana  ini maka tidak selamanya pengusaha beromzet besar otomatis penghasilannya besar, bisa jadi malah mengalami kerugian. Mari kita lihat apa yang menjadi  pertimbangan pemerintah, mengeluarkan Peraturan ini.

0

PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 serta Bentuk Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 serta Bentuk Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 kami sampaikan petunjuk instalasi yang akan digunakan per 1 Januari 2014 Program dapat dibuka di website www.pajak.go.id atau dapat diminta ke KPP Sebagai tambahan keterangan (Pasal 8 Pedirjen dimaksud) : 1. Mulai berlaku untuk Masa Pajak Januari 2014 2. Apabila Masa Pajak Desember 2013 (normal/pembetulannya) disampaikan sampai dengan tanggal 20 Januari 2014, pelaporan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 23 yang lama 3. Apabila Masa Pajak Desember 2013 (normal/pembetulannya) disampaikan setelah tanggal 20 Januari 2014, pelaporan

0

Pengembalian Nomor Faktur Pajak 2013 PPN DN

Sehubungan dengan berakhirnya Masa Pajak 2013, dimohon agar mengembalikan nomor Faktur Pajak yang telah diberikan selama tahun 2013 dan belum digunakan, paling lambat pada saat penyampaian SPT Masa PPN Masa Pajak Desember 2013 Namun perli diperhatikan agar memastikan sudah tidak ada lagi penyerahan terutang PPN selama tahun 2013 yang belum dibuat. Dasar hukum Pasal 10 Perdirjen Pajak nomor PER-24/PJ/2011 Pasal 10 (1) PKP yang membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak ganda atau Nomor Seri Faktur Pajak yang sama lebih dari 1 (satu) dalam tahun pajak yang sama, maka seluruh Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak tersebut