. .

Monthly Archives: May 2016

0

Lampiran SE-40/PJ/2015 Surat Teguran PMK 91/2013

Lampiran SE-40/PJ/2015 LAMPIRAN I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-40/PJ/2015 Tanggal : 3 Juni 2015 PROSEDUR PENANGANAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK Prosedur penanganan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi di Kantor Pelayanan Pajak mengikuti prosedur pada Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-17/PJ/2014, dengan tambahan prosedur sebagai berikut: 1. Penanganan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi di Seksi Pelayanan. a. Seksi Pelayanan menerima permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagai akibat dari keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan,

0

No.Nota Retur PPn Dn

rePos..ortax org PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65/PMK.03/2010 TENTANG TATA CARA PENGURANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS BARANG KENA PAJAK YANG DIKEMBALIKAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA KENA PAJAK YANG DIBATALKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5A ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata