. .

Pajak dan Jasa Pengiriman Paket

Semakin maraknya bisnis perdagangan berarti sama dengan semakin maraknya bisnis jasa pengiriman paket atau yang dikenal juga dengan istilah jasa ekspedisi. Kebutuhan akan jasa pengiriman paket ini pun semakin melambung mengingat jenis bisnis perdagangan yang semakin diminati adalah bisnis online yang notabene sangat membutuhkan jasa pengiriman agar barang pesanan dapat sampai di tempat tujuan sesuai keinginan pemesan. Hal tersebut pun akhirnya memicu perusahaan jasa pengiriman paket untuk mengembangkan penyediaan jasanya, tidak hanya terbatas pada pengiriman barang-barang ke tempat lain saja, namun juga melayani pengiriman kargo biasa, pengiriman barang pindahan mulai dari proses pengepakan, pengiriman dokumen dalam kota maupun dokumen antar daerah atau negara, penghitungan barang, dan sebagainya.

Dalam mengembangkan penyediaan jasa tersebut, tentunya terdapat aspek lain di luar usaha yang perlu diperhatikan oleh pengusaha jasa pengiriman paket ini demi kelangsungan usaha. Salah satunya yaitu aspek pajak yang terkait dengan jasa jenis ini. Apakah dalam praktiknya jasa ini dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seperti halnya jasa-jasa lainnya? Ataukah hanya Pajak Penghasilan (PPh) jasa? Berikut penjelasan lengkapnya.

 

 

Aspek PPN

Berbeda dari jenis jasa lainnya yang menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang berlaku umum, yaitu 100% dari nilai tagihan, DPP jasa pengiriman paket menggunakan Nilai Lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 75/PMK.03/2010. Menurut peraturan tersebut, Nilai Lain yang dimaksud adalah 10% dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih.

Jika PPN 10% dikenakan terhadap Nilai Lain sebesar 10% dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih oleh pengusaha jasa pengiriman paket, maka tarif efektif PPN yang wajib dipungut oleh Pengusaha Jasa Pengiriman Paket yang telah dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) adalah sebesar 1% dari nilai yang ditagih.

PPN jasa pengiriman paket = 10% x 10% x Nilai yang Ditagih

Contoh:
CV Prima Ekspress, sebuah perusahaan jasa pengiriman paket yang berlokasi di Pasar Minggu, mendapat order pengiriman barang dari Jakarta menuju ke Bandar Lampung dengan biaya pengiriman Rp2.500.000,00 dari PT Multi Konsultindo

PPN yang terutang atas transaksi ini adalah: 
1% x Rp2.500.000,00 = Rp 25.000,00 

Mengingat PPN yang terutang adalah 1%, maka jumlah uang yang harus dibayar PT Multi Konsultindo kepada CV Prima Ekspress adalah
Rp2.500.000,00 + Rp25.000,00 = Rp2.525.000,00

Perlu diketahui bahwa Pajak Masukan (PPN yang telah dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak) yang terkait dengan penyerahan jasa pengiriman paket ditetapkan untuk tidak dapat dikreditkan dari Pajak Keluaran (PPN yang wajib dipungut atas penjualan Barang Kena Pajak atasu Jasa Kena Pajak) yang telah dipungut. Hal ini disebabkan Nilai Lain pada dasarnya telah memperhitungkan Pajak Masukan atas perolehan BKP (Barang Kena Pajak) atau JKP (Jasa Kena Pajak) yang berhubungan dengan usaha jasa pengiriman paket.

 

 

Aspek PPh

Jasa pengiriman paket bukan Objek Pemotongan PPh Pasal 23, sementara sebagian besar jasa-jasa lainnya merupakan Objek Pemotongan PPh Pasal 23. Dapat disimpulkan demikian karena jasa pengiriman paket tidak termasuk ke dalam jenis-jenis jasa yang disebutkan dalam Pasal 23 UU PPh (UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008) maupun Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008. Meskipun demikian, pengusaha jasa ekspedisi ini tetap dikenai kewajiban PPh Badan setiap tahunnya.

Penghitungannya PPh Badan untuk pengusaha jasa pengiriman paket sama dengan usaha-usaha lainnya, yaitu tarif PPh Badan langsung dikenakan terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP). Adapun yang dimaksud dengan PKP adalah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dapat diakui secara pajak. Kemudian dalam hal rugi, PKP dikurangi dengan kompensasi kerugian terlebih dahulu sebelum menerapkan tarif PPh Badan.

Kesimpulan

Pajak yang dikenakan terhadap jasa pengiriman paket hanyalah PPN dan PPh badan, di mana untuk PPN, Pengusaha Jasa Pengiriman Paket wajib memungut PPN dengan tarif efektif sebesar 1%, dengan catatan Pengusaha telah dikukuhkan sebagai PKP. Sedangkan untuk PPh-nya, Pengusaha Jasa Pengiriman Paket hanya dikenai PPh Badan, tanpa melalui pemotongan PPh Pasal 23.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dikatakan bahwa aspek pajak atas usaha di bidang jasa pengiriman paket ini memang tidak terlalu rumit, karena pajak yang dikenakan tidak sebanyak beberapa usaha lain yang juga turut dikenai Pajak Daerah dan PPh Pasal 23. Dengan adanya kesederhanaan perlakuan perpajakan atas usaha jasa pengiriman paket ini, minat untuk membuka usaha di bidang jasa pengiriman paket dapat dipertimbangkan untuk segera direalisasikan, apalagi mengingat kebutuhan akan jasa di bidang ini terus berkembang seiring dengan perkembangan dunia perdagangan, yang berarti prospek ke depan pun boleh jadi menguntungkan pengusaha.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *