. .

Penunjukkan BUMN sebagai Pemungut Pajak

Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 85/PMK/2012 kembali menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Peraturan tersebut sekaligus mencabut Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 563/2003 yang mencabut penunjukkan BUMN sebagai Pemungut PPN per 1 Januari 2004. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK/2012 tersebut mengatur tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan atas PPN dan PPnBM yang wajib dilakukan oleh BUMN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh rekanan kepada BUMN. Pemungutan PPN dan atau PPnBM dilakukan pada Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 85/PMK/2012 kembali menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Peraturan tersebut sekaligus mencabut Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 563/2003 yang mencabut penunjukkan BUMN sebagai Pemungut PPN per 1 Januari 2004. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK/2012 tersebut mengatur tata cara pemungutan, penyetoran dan pelaporan atas PPN dan PPnBM yang wajib dilakukan oleh BUMN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh rekanan kepada BUMN. Pemungutan PPN dan atau PPnBM dilakukan pada saat penyerahan BKP/JKP, penerimaan pembayaran, atau penerimaan pembayaran. termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. PPN dan atau PPnBM yang sudah dipungut wajib disetorkan ke kas negara paling lama tangal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. atas pemungutan pajak tersebut, BUMN wajib melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat BUMN terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Peraturan Menteri Keuangan tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2012, sehingga DJP juga memberikan pelayanan dalam bentuk sosialisasi kepada para bendaharawan BUMN di seluruh Indonesia. Dengan masa berlaku dalam waktu dekat tersebut, diharapkan penerimaan negara dari sektor PPN dapat ditingkatkan. Hal ini terkait dengan besarnya belanja pengeluaran BUMN yang angkanya mencapai Rp 357 Trilyun di tahun 2011 lalu. Pada tahun 2011 tersebut, untuk pertama kalinya belanja modal BUMN menembus angka Rp 200 Trilyun dan belanja operasional melampaui angka Rp 1.000 Trilyun. Dengan asumsi pertumbuhan perekonomian nasional tahun ini diprediksi sebesar 6 sampai 7 persen, tentunya menjadikan perekonomian nasional Indonesia makin kondusif bagi investasi. Peran BUMN dalam perekonomian nasional juga dipandang makin signifikan, sehingga penerimaan perpajakan dari sektor BUMN juga diharapkan meningkat tajam. Direktur Jenderal Pajak, A. Fuad Rahmany, dalam konferensi pers yang diadakan di hotel Novotel Bogor seusai mengadakan sosialisasi kepada para BUMN, saat penyerahan BKP/JKP, penerimaan pembayaran, atau penerimaan pembayaran. termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan. PPN dan atau PPnBM yang sudah dipungut wajib disetorkan ke kas negara paling lama tangal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. atas pemungutan pajak tersebut, BUMN wajib melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat BUMN terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Peraturan Menteri Keuangan tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2012, sehingga DJP juga memberikan pelayanan dalam bentuk sosialisasi kepada para bendaharawan BUMN di seluruh Indonesia. Dengan masa berlaku dalam waktu dekat tersebut, diharapkan penerimaan negara dari sektor PPN dapat ditingkatkan. Hal ini terkait dengan besarnya belanja pengeluaran BUMN yang angkanya mencapai Rp 357 Trilyun di tahun 2011 lalu. Pada tahun 2011 tersebut, untuk pertama kalinya belanja modal BUMN menembus angka Rp 200 Trilyun dan belanja operasional melampaui angka Rp 1.000 Trilyun. Dengan asumsi pertumbuhan perekonomian nasional tahun ini diprediksi sebesar 6 sampai 7 persen, tentunya menjadikan perekonomian nasional Indonesia makin kondusif bagi investasi. Peran BUMN dalam perekonomian nasional juga dipandang makin signifikan, sehingga penerimaan perpajakan dari sektor BUMN juga diharapkan meningkat tajam.

Direktur Jenderal Pajak, A. Fuad Rahmany, dalam konferensi pers yang diadakan di hotel Novotel Bogor seusai mengadakan sosialisasi kepada para BUMN, mengatakan bahwa latar belakang keluarnya beleid tersebut adalah karena rekanan BUMN kurang patuh dalam melakukan penyetoran pajak yang sudah dibayar oleh BUMN. Direktur Jenderal Pajak juga mengemukakan bahwa BUMN merupakan mitra terbesar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pemungutan pajak. Fuad mengharapkan dengan keluarnya PMK tersebut pemungutan PPN dan PPnBM dapat dilakukan lebih efektif.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, DJP, Dedi Rudaedi, mengatakan bahwa kewenangan BUMN sebagai Pemungut PPN dan PPnBm sempat ditarik pada tahun 2004. Hal tersebut didasari pada keluhan mitra-mitra bisnis BUMN. Perusahaan-perusahaan mitra bisnis BUMN tersebut merasa bahwa sistem pemungutan pajak melalui BUMN mengganggu arus kas mereka. Dedi Rudaedi memaparkan pemerintah memutuskan kembali menunjuk BUMN sebagai Pemungut PPN dan PPnBM karena semakin banyak rekanan bisnis BUMN yang tidak melaporkan PPN dan PPnBM yang telah dibayarkan oleh BUMN. re post pajak go id

Setelah beberapa tahun BUMN tidak lagi ditetapkan sebagai Pemungut PPN/ PPn Bm maka sejak 1 Juli 2012 Badan Usaha Milik Negara kembali ditunjuk sebagai Pemungut PPN.

 

Objek Pemungutan PPN oleh BUMN

Yang menjadi objek pemungutan PPN/PPn Bm adalah penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak oleh rekanan kepada Badan Usaha Milik Negara.

Objek Pemungutan PPN oleh BUMN

Yang menjadi objek pemungutan PPN/PPn Bm adalah penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak oleh rekanan kepada Badan Usaha Milik Negara.

 

Tidak dipungut PPN

Tidak semua penyerahan kepada BUMN dipungut PPN/PPn Bm, yaitu atas transaksi sebagai berikut:

  1. pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 10.000.000,00 termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
  2. pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan perundangundangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
  3. pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak danbahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero);
  4. pembayaran atas rekening telepon;
  5. pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan; dan/atau
  6. pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

 

Saat Penerbitan Faktur Pajak

Rekanan wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Badan Usaha Milik Negara, paling lambat:

  1. penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak;
  2. penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; atau
  3. penerimaan pembayaran terznin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.

 

Saat Pemungutan PPN

Pemungutan PPN oleh BUMN dilakukan pada saat:

  1. penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak,
  2. penerimaan pembayaran da.lam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak; atau
  3. penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.

 

Saat Penyetoran PPN oleh Pemungut

BUMN yang memungut PPN harus menyetor PPN yang telah dipungut paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

 

Saat Pelaporan Pemungutan PPN

PPN yang telah disetor oleh BUMN sebagai pemungut PPN harus dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Badan Usaha Milik Negara terdaftar paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak

dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut Pajak Pertambahan Nilai.

Ketentuan mengenai penunjukan BUMN sebagai pemungut PPN di atas diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 85/PMK.03/ 2012 tanggal 6 Juni 2012.

repost klinik-pajak.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *