. .

Jangka waktu kompensasi kelebihan bayar PPN

mungkin ini bisa membantu…

Pengusaha Kena Pajak dapat melakukan kompensasi PPN sampai batas waktu tidak
terhingga karena tidak ada peraturan perpajakan yang membatasi jangka
waktu kompensasi tersebut.
Â
Namun untuk restitusi PPN, Peraturan pajak membatasi adanya restitusi PPN
sebagaimana diatur dalam UU Nomor 42 tahun 2009 jo Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010. Ketentuan restitusi PPN dalam peraturan
perpajakan adalah sebagai berikut:
Â
1.    PKP yang dapat melakukan restitusi PPN untuk setiap masa pajak adalah
sebagai  berikut:
* Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
* Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau
penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;
* Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau
penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut;
* Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
* Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak; dan/atau
* Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum berproduksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang PPN.
Â
2.    PKP yang tidak termasuk dalam kategori tersebut hanya dapat melakukan
restitusi PPN pada akhir tahun saja.
Â
Â
Prosedur Restitusi
PKP dapat mengajukan restitusi dengan menggunakan prosedur sebagai berikut:
* Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilaiyang mencantumkan tanda
permohonan pengembalian kelebihan Pajak dengan cara mengisi kolom
“Dikembalikan (restitusi)”; atau
Â
* Surat permohonan tersendiri, apabila kolom “Dikembalikan (restitusi)”
dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai tidak diisi atau tidak
mencantumkan
tanda permohonan pengembalian kelebihan Pajak.
Â
Selanjutnya KPP akan melakukan penelitian atau pemeriksaan. Penelitian akan
dilakukan untuk PKP yang termasuk dalam kategori:
1. Pengusaha Kena Pajak kriteria tertentusebagaimana dimaksud dalam Pasal
17C Undang-Undang KUP, yaitu:

* tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
* tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali
tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau
menunda pembayaran pajak;
* Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan
keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian
selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
* tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
2. Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan tertentusebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17D Undang-Undang KUP, yaitu:
>
* * Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau
pekerjaan bebas;
* Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai dengan jumlah
tertentu;
* Wajib Pajak badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar
sampai dengan jumlah tertentu; atau
* Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih bayar
sampai dengan jumlah tertentu.
Atau;
      3. Pengusaha Kena Pajak berisiko rendahsebagaimana dimaksud
        dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN, yaitu:
* Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
> * Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau
penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;
> * Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau
penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak
dipungut;
> * Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
> * Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Jasa Kena Pajak; dan/atau
> * Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum berproduksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang PPN.
Â
Â
Selain PKP yang tidak termasuk dalam kriteria tersebut diatas dalam pasal 17C,
17D UU KUP dan (4c) UU PPN, mekanisme restitusi dilakukan dengan pemeriksaan
pajak.

intinya mah mau sampe 2012 (ahahah abis kabarnya mau kiamat sih) juga bisa

*just kidding intermezo aja*

Sumber : wartapajak.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>