. .

Menkeu Bambang Brodjonegoro Beri Sinyal Tax Amensty Dipercepat

Menkeu Bambang Brodjonegoro Beri Sinyal Tax Amensty Dipercepat

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan sinyal untuk penerapan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty akan dipercepat atau tidak harus menunggu hingga 2017.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan, sebenarnya kebijakan tersebut bisa diterapkan kapan saja. Namun dengan syarat semua ketentuan hukumnya sudah ada. “Sebenarnya kapan saja bisa. Tapi sudah siap belum semua kerangka hukumnya,” ujar Menkeu Bambang.

Menurut dia, pemerintah mempunyai opsi bahwa pengampunan pajak ini hanya akan diberlakukan bagi wajib pajak warga negara Indonesia yang selama ini memarkirkan dananya di negara tetangga. Dengan adanya pengampunan pajak ini, diharapkan wajib pajak tersebut mau memindahkan dananya ke Indonesia.

Namun hal tersebut masih dalam tahap pembahasan. “Pokoknya itu arah, diskusinya dulu. Ini sedang didiskusikan. Supaya modal perusahaan di Indonesia lebih sehat,” tandasnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kemenkeu berencana menerapkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty pada 2017. Ini merupakan program lima tahunan untuk mengamankan target penerimaan pajak setiap tahun.

Apa itu Tax Amnesty?


Secara umum Tax Amnesty diterjemahkan sebagai pengampunan pajak. Pengampunan yang diberikan mencakup dua aspek yaitu pengampunan terhadap pokok pajak yaitu berupa pemberian keringanan tarif pajak yang jauh lebih rendah dari tarif umum atas pajak yang tidak/kurang dibayar sebelumnya dan pembebasan Wajib Pajak dari tuntutan pidana pajak.

Pemerintah Indonesia sendiri sudah pernah 2 (dua) kali melaksanakan program Tax Amnesty yaitu melalui Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1964 serta Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984. Kedua program Tax Amenesty tersebut dinilai gagal karena tidak didukung dengan sistim administrasi dan basis data perpajakan yang baik serta penegakan hukum (law-enforcement) yang tegas pasca Tax Amnesty.

Wacana untuk menjalankan program Tax Amnesty kembali muncul seiring dengan peningkatan target penerimaan pajak dari tahun ke tahun yang diyakini tidak akan dapat dicapai dalam jangka pendek kecuali melakukan extra-effort karena basis data perpajakan yang belum kuat serta jumlah aparat pajak yang kurang dari jumlah ideal.. Disinyalir terdapat dana masyarakat Indonesia sejumlah Rp 3.000 triliun yang diparkir di luar negeri khususnya negara Singapore yang selama ini tidak terjangkau oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Jika data ini benar adanya dan paket Tax Amnesty yang ditawarkan cukup menarik, tentu jumlah tersebut sangat potensial dijadikan target. Seperti apa program Tax Amnesty nantinya belum jelas tetapi yang pasti akan ditunggu oleh masyarakat Wajib Pajak khususnya bagi mereka yang ingin memanfaatkan program tersebut.(by liputan 6)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *