. .

Kompensasi Kerugian

Dalam menjalankan kegiatan usaha, setiap perusahaan tentunya sudah melakukan berbagai analisa untuk menghindari risiko bisnis. Selain faktor internal seperti manajemen, strategi, sumber daya dan faktor internal lainnya, risiko bisnis juga dapat muncul akibat adanya faktor eksternal seperti ketidakpastian ekonomi, faktor alam, perkembangan teknologi maupun faktor dari ketentuan perpajakan yang selalu mengalami perubahan sehingga sifat dari risiko bisnis ini dapat menimbulkan adanya kerugian bagi perusahaan.Terkait dengan hak dan kewajiban perpajakan, secara umum Pajak Penghasilan (PPh) tidak akan dikenakan kepada perusahaan yang mengalami kerugian. Hal ini sejalan dengan asas convinience dan equality pemungutan pajak di Indonesia. Asas ini merupakan bagian dari konsep “The Four Maxims”, yang dicetuskan oleh Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations. Asas equality menegaskan bahwa pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak, sedangkan asas convenience menegaskan bahwa asas pemungutan pajak dilakukan pada waktu yang tepat. Asas equality dan convinience tercermin dalam fasilitas pajak yang diberikan pemerintah bagi wajib pajak yang mengalami kerugian. Kerugian yang dimaksud dalam konteks perpajakan adalah Kerugian Fiskal yaitu kerugian yang terjadi karena biaya (yang diperbolehkan menurut ketentuan fiskal) lebih besar dari penghasilan bruto. Kerugian yang terjadi dalam suatu tahun dapat mengurangi laba neto fiskal pada tahun-tahun berikutnya, sehingga pajak penghasilan yang dikenakan menjadi lebih rendah. Fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak ini dikenal dengan kompensasi kerugian.

II. Pembahasan

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, kerugian fiskal adalah kerugian fiskal berdasarkan ketetapan pajak yang telah diterbitkan Direktur Jenderal Pajak serta kerugian fiskal berdasarkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak (self assesment) dalam hal tidak ada atau belum diterbitkan ketetapan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak.

Ketentuan Kerugian Fiskal antara lain :
Kompensasi kerugian fiskal timbul apabila untuk tahun pajak sebelumnya terdapat kerugian fiskal (SPT Tahunan dilaporkan Nihil atau Lebih Bayar tetapi ada kerugian fiskal).
Kerugian Fiskal terjadi karena penghasilan bruto dikurangi dengan biaya (yang diperbolehkan menurut ketentuan fiskal) hasilnya mengalami kerugian.
Kerugian Fiskal tersebut dikompensasikan dengan laba neto fiskal dimulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.
Ketentuan jangka waktu pengakuan kompensasi kerugian fiskal mulai berlaku tahun 2009 sedangkan untuk tahun pajak sebelumnya berlaku ketentuan Undang-undang No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
Apabila kemudian ternyata berdasarkan ketetapan pajak hasil pemeriksaan menunjukkan jumlah kerugian fiskal yang berbeda dari kerugian menurut SPT Tahunan PPh atau hasil pemeriksaan menjadi tidak rugi, kompensasi kerugian fiskal menurut SPT Tahunan PPh tersebut harus segera dibetulkan sesuai dengan ketentuan dan prosedur pembetulan SPT sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan.
Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan pembukuan dan penghasilan tidak termasuk penghasilan yang bersifat final dapat menghitung Kompensasi kerugian sesuai ketentuan tersebut diatas, sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunaan norma penghitungan penghasilan netto tidak diperkenankan.

Contoh
Pada tahun 2010 PT PQR mengalami kerugian fiskal sebesar Rp 2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah). Dalam 5 (lima) tahun berikutnya laba rugi fiskal PT PQR sebagai berikut:
2011 : laba Rp 300.000.000,00
2012 : rugi (Rp 400.000.000,00)
2013 : laba Rp 500.000.000,00
2014 : rugi (Rp 200.000.000,00) (menerapkan PPh Final PP No. 46 Tahun 2013)
2015 : laba Rp 800.000.000,00

Perhitungan Kompensasi kerugian PT PQR dilakukan sebagai berikut :
Rugi fiskal tahun 2010 (Rp 2.400.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2011 Rp 300.000.000,00 (+)
Sisa rugi fiskal tahun 2010 (Rp 2.100.000.000,00)
Rugi fiskal tahun 2012 (Rp 400.000.000,00)
Sisa rugi fiskal tahun 2010 (Rp 2.100.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2013 Rp 500.000.000,00 (+)
Sisa rugi fiskal tahun 2010 (Rp 1.600.000.000,00)
Rugi fiskal tahun 2014 (Rp 200.000.000,00) (+) (tidak bisa dikompensasi)
Sisa rugi fiskal tahun 2010 (Rp 1.600.000.000,00)
Laba fiskal tahun 2015 Rp 800.000.000,00 (+)
Sisa rugi fiskal tahun 2010 (Rp 800.000.000,00)

Penjelasan
Rugi fiskal tahun 2010 sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang masih tersisa pada akhir tahun 2015 tidak boleh dikompensasikan lagi dengan laba fiskal tahun 2016 karena jangka waktu 5 tahun telah selesai di tahun 2015
Rugi fiskal tahun 2012 sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) boleh dikompensasikan terakhir dengan laba fiskal tahun 2017, karena jangka waktu lima tahun dimulai sejak tahun 2013.
Pada tahun 2014, perusahaan menerapkan ketentuan PPh Final berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013. Maka rugi fiskal tahun 2014 sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak boleh dikompensasikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 PP No. 46 Tahun 2013 bahwa kerugian pada suatu Tahun Pajak dikenakannya Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini tidak dapat dikompensasikan pada Tahun Pajak berikutnya.
Tahun Pajak 2010 sampai dengan 2015 tidak ada PPh Badan yang terutang.
Perhitungan di atas berlaku juga Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan pembukuan dan apabila yang mengalami kerugian

Teknis Pengisian Kompensasi Fiskal dalam SPT Tahuan PPh Badan adalah sebagai berikut:

1. Pengisian di Formulir Khusus 2A

kompensasi kerugian 1

2. Pengisian di SPT Induk PPh Badan

kompensasi kerugian2

Kompensasi Kerugian Bagi Wajib Pajak Tertentu

Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu memperoleh fasilitas PPh berupa kompensasi kerugian lebih lama dari 5 (lima) tahun namun tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Ketentuan fasilitas kompensasi kerugian lebih lama dari 5 (lima) tahun namun tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun:
a. Tambahan 1 (satu) Tahun:
apabila Penanaman Modal baru pada bidang usaha yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 dilakukan di kawasan industri dan/atau kawasan berikat
b. Tambahan 1 (satu) Tahun:
apabila Wajib Pajak yang melakukan Penanaman Modal baru mengeluarkan biaya untuk infrastruktur ekonomi dan/atau sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
c. Tambahan 1 (satu) Tahun:
apabila menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat)
d. Tambahan 1 (satu) Tahun atau 2 (dua) Tahun:

a. tambahan 1 (satu) tahun apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut; atau
b. tambahan 2 (dua) tahun apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut
e. Tambahan 2 (dua) Tahun:
apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah Penanaman Modal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
f. Tambahan 2 (dua) Tahun:
apabila Penanaman Modal berupa perluasan dari usaha yang telah ada pada Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah-daerah Tertentu yang diatur pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b sebagian sumber pembiayaannya berasal dari laba setelah pajak (earning after tax) Wajib Pajak pada satu tahun pajak sebelum tahun diterbitkannya izin prinsip perluasan penanaman modal; dan/atau
g. Tambahan 2 (dua) Tahun:
apabila melakukan ekspor paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai total penjualan, untuk Penanaman Modal pada bidang-bidang usaha yang diatur pada ayat (1) huruf a yang dilakukan diluar kawasan berikat.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f adalah sebagai berikut:
diberikan untuk kerugian fiskal pada tahun pajak saat mulai berproduksi secara komersial atas Penanaman Modal berupa perluasan dari usaha yang telah ada
besarnya kerugian fiskal dihitung berdasarkan proporsi laba setelah pajak (earning after tax) yang ditanamkan kembali dalam perluasan usaha terhadap nilai buku fiskal seluruh aktiva tetap pada akhir tahun pajak saat dimulainya berproduksi secara komersial

III. Penutup

Wajib Pajak Badan maupun Orang Pribadi yang menggunakan pembukuan yang mengalami kerugian fiskal, atas kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun. Penghitungan jangka waktu kompensasi kerugian tersebut tetap dihitung termasuk dalam tahun ketika Wajib Pajak termasuk dalam kategori Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang dikenakan PPh Final sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 . Namun, atas kerugian akibat pemberlakuan PPh Final tersebut tidak dapat dikompensasikan dengan Tahun Pajak berikutnya. Kemudian, bagi Wajib Pajak tertentu bisa mendapat fasilitas penambahan jangka waktu kompensasi lebih lama dari 5 (lima) tahun terdapat tidak melebihi 10 (sepuluh) tahun sesuai Pasal 31 A Undang-Undang Pajak Penghasilan.

IV. Referensi
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha tertentu dan/atau Di Daerah-Daerah Tertentu
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.ortax repost

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *