. .

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan memberlakukan pemberhentian sementara (moratorium) pemeriksaan pada para wajib pajak yang mengikuti kebijakan pengampunan pajak atau lebih dikenal dengan nama tax amnesty.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan memberlakukan pemberhentian sementara (moratorium) pemeriksaan pada para wajib pajak yang mengikuti kebijakan pengampunan pajak atau lebih dikenal dengan nama tax amnesty.

Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi mengatakan moratorium tersebut tertuang dalam UU pengampunan pajak pasal 11.

BACA JUGAPelayanan Pengampunan PajakPeserta Amnesti Pajak Disarankan Datangi Help Desk Sebelum MendaftarMenkeu Pastikan Seluruh KPP Siap Layani Peserta Amnesti Pajak
Brandconnect
11 Warna Ruangan dan Maknanya “Ada moratorium terhadap pemeriksaan bagi wajib pajak yang ikut tax amnesty, itu ada di UU. Bagi yang tak ikut tax amnesty, tentu akan dikenakan mekanisme pemeriksaan seperti biasa,” kata Ken, dalam konferensi pers perkembangan kebijakan tax amnesty di kantor pusat DJP, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (18/7/2016).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP, Angin Prayitno Aji menjelaskan, ketika wajib pajak sedang mengikuti kebijakan tax amnesty, maka akan dilakukan pemberhentian pemeriksaan.

“Kalau belum ikut tax amnesty, DJP masih berewnang memeriksa. Maka kami imbau agar wajib pajak untuk memanfaatkan kesempatan ini,” jelas Angin.

Dalam UU pengampunan pajak pasal 11 disebutkan wajib pajak yang telah diterbitkan Surat Keterangan, memperoleh fasilitas pengampunan pajak berupa:

(5c) tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian tahun pajak, dan tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir,

(5d) penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dalam hal wajib pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, yang sebelumnya telah ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 3.METRO NEWS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *