. .

OPINI MASYARAKAT TAX AMNESTY

setelah “digempur” melalui Viral Media Sosial terkait Tax Amnesty, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Dirjen (Perdirjen) Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Beleid yang ditandatangani Ken pada 29 Agustus 2016 ini dikeluarkan untuk menjawab keresahan masyarakat atas program pengampunan pajak atau amnesti pajak.

Poin-poin penting yang ada dalam Perdirjen Pajak 11/2016 itu antara lain:

PERTAMA, orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, yang jumlah penghasilannya pada tahun pajak terakhir di bawah PTKP, dapat tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak.

Kepada mereka tidak berlaku pula Pasal 18 UU Pengampunan Pajak. Pasal 18 UU Pengampunan Pajak mengatur pengenaan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200 persen dari pajak penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.

KEDUA, harta warisan bukan merupakan objek pengampunan pajak apabila diterima oleh ahli waris yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah PTKP.

Harta warisan juga bukan merupakan objek pajak apabila sudah dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan pewaris.

KETIGA, demikian juga ketentuan untuk harta hibahan yang bukan merupakan objek pengampunan pajak, syaratnya sama dengan ketemuan harta warisan di atas.

KEEMPAT, ahli waris atau penerima hibah dengan ketentuan tersebut di atas, tidak bisa diterapkan Pasal 18 UU Pengampunan Pajak.

KELIMA, bagi wajib pajak yang tidak menggunakan haknya untuk mengikuti Pengampunan Pajak dapat menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan atau pembetulan SPT tahunan pajak penghasilan.

KEENAM, nilai wajar yang dilaporkan wajib pajak dalam Surat Pernyataan Harta, tidak dilakukan pengujian atau koreksi oleh Dirjen Pajak.

——————

Sebagaimana diketahui, di media sosial, masyarakat resah karena menganggap program pengampunan pajak ini akan menyasar seluruh masyarakat termasuk masyarakat kecil.

Keresahan bertambah karena ada bumbu-bumbu ancaman denda 200 persen jika tidak mengikuti program pengampunan pajak.

Jawab Keresahan Masyarakat Soal Amnesti Pajak, Ini Aturan Baru Dirjen Pajak

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/08/29/200514926/jawab.keresahan.masyarakat.soal.amnesti.pajak.ini.aturan.baru.dirjen.pajak

LINK PENDUKUNG LAIN :

Masyarakat Resah Karena Tax Amnesty, Dirjen Pajak Keluarkan Aturan Baru

http://finance.detik.com/read/2016/08/29/171419/3286162/4/masyarakat-resah-karena-tax-amnesty-dirjen-pajak-keluarkan-aturan-baru

Jawab Keresahan Soal Tax Amnesty, Ini Isi Aturan Baru Dirjen Pajak

http://finance.detik.com/read/2016/08/29/215054/3286409/4/jawab-keresahan-soal-tax-amnesty-ini-isi-aturan-baru-dirjen-pajak

Masyarakat Resah Tax Amnesty, Ditjen Pajak Keluarkan Aturan Baru

http://finansial.bisnis.com/read/20160829/9/579389/masyarakat-resah-tax-amnesty-ditjen-pajak-keluarkan-aturan-baru

_______________

Respon Pemerintah ini harus kita syukuri…. karena disamping memperjelas tentang sasaran Tak Amnesty, juga …

JUGA, secara tersirat merupakan bentuk pengakuan bahwa dirinya (Pemerintah ini) memang gemar sekali meresahkan masyarakat dengan berbagai macam wacana / kebijakan yang seringkali “intimidatif” dan ataupun kontroversial,

—>>>>> (makanya kemudian terus merespon “protes” rakyat dgn kebijakan / tindakan susulan). note : ingat yang Pak Jokowi “membatalkan” aturan Ojek Online ?

JADI, jangan salahkan rakyat jika gaduh… yang menyulut kegaduhan ya siapa ???? 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *