. .

Baiq Diyah Pesimis Implmentasi Permen No.7 Tahun 2012

Jakarta,Tambnagnews.com.- Munculnya Permen No.7 Tahun 2012 yang mengatur tentang larangan eksport hasil tambang dinilai pesimis oleh anggota pansus Pertambangan, Baiq Diyah Ratu Ganefi,SH. Peraturan menteri yang mengamanatkan pengolahan hasil tambang dilakukan didalam negeri dinilai akan menuai berbagai kendala dalam implementasinya dilapangan.

Pesimisme tesebut diungkapkanoleh Baiq Diyah kepada Tambangnews.com, Senin (5/3) di Komplek Parlemen DPD RI, manakala melihat indikator tentang kesiapan pemerintah menyiapkan infrastruktur pendukung pengolahan bahan baku hasil pertambangan mineral dan batu bara. Perrmen No.7 Tahun 2012 efektif akan diberlakukan bulan Mei tahun 2012.”Kalau investasi itu diarahkan ke investor dengan mengurangi royalti,itu akan berdampak pada penerimaan negara.Kenapa Permen bisa begini,apa nggak banci jadinya,” kata Baiq Diyah meragukan kesiapan Pemerintah dalam menindaklanjuti isi permen tersebut.

Dirinya juga menggambarkan kekhawatiran pihak investor manakala Permen No.7 Tahun 2012 diberlakukan. Perjanjian investor yang telah ditandatangani melalui Kontrak Karya (KK) bakal mengancam iklim investasi di indonesia. Menurutnya larangan eksport bertentangan dengan isi KK yang sudah disepakati.”Ini harus ada penjelasan dari sisi hukum,” pintanya penuh harap.

Diyah juga mempertanyakan bentuk pemurnian logam yang dilaksanakan dalam rentang waktu dua bulan tersisa padahal hingga saat ini dirinya melihat belum ada tanda tanda investor maupun pemerintah menyiapkan infrastruktur pendukung larangan eksport kata Baiq Diyah yang baru beberapa hari pulang kunker dari PT.Freeport di Papua.

Dana CSR PT.Freeport Indonesia.

Pengelolaan dana Coorporate Sosial Responsibility (CSR) yang bersumber dari PT.Freeport Indonesia di Papua menurut Baiq Diyah sangat baik dimana pihak perusahaan sudah membangun Rumah sakit dan bandara .Masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut hanya membayar Rp.10 ribu jika dibandingkan dengan daerah lain yang membayar Rp.40 ribu.D engan demikian jelasnya pembangunan yang dilakukan adalah untuk masyarakat di Papua.

Pengelolaan hasil eksplorasi yang dilakukan oleh PT.Freeport, hingga saat ini belum ada pihak ahli dari Pemerintah yang mengontrolnya klaim Baiq Diyah. Berbagai isu yang menerjang tentang sikap nasionalisme, dirinya menyatakan bahwa para staf yang bekerja masih berjiwa merah putih.

Ternyata kunjungan pansus Pertambangan menemui sesuatu yang baru di lapangan. Kota Kuala Kencana di Mimika, Papua disulap bagaikan kota baru dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Dikota ini terdapat galian bekas pertambangan yang sudah ditutup dan dibuat penghijauan untuk penelitian mahasiswa, anak-anak diberikan beasiswa dengan acuan kepada Bandung.”Sekarang apa yang dipermasalahkan tergantung kepada Gubernurnya,” kata dia.(Zainuddin)

REPOST

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *