. .

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010

Ditetapkan tanggal 31 Agustus 2010

               PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR PMK 154/PMK.03/2010
       TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN
       PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR
       ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

               MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a.	bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun
	1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
	Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2008, Menteri Keuangan dapat menetapkan bendahara
	pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang;
b.	bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun
	1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
	Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2008, Menteri Keuangan dapat menetapkan badan-badan
	tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor
	atau kegiatan usaha di bidang lain;
c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta
	dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
	1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
	Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
	tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas
	Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;

Mengingat :
1.	Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
	(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
	Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
	Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2.	Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara
	Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik
	Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
	Undang Nomor 36 TAHUN 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
	133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3.	Undang-Undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik
	Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
	3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 TAHUN 2006 (Lembaran
	Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
	Indonesia Nomor 4661);
4.	Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

                                                                    MEMUTUSKAN:

Menetapkan : 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS
PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN
USAHA DI BIDANG LAIN. 

                                                                         Pasal 1  

Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 TAHUN 2008, adalah:
a.	Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang;
b.	bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada
	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga Pemerintah dan lembaga-
	lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang;
c.	bendahara pengeluaran untuk pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme uang
	persediaan (UP);
d.	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang
	diberi delegasi oleh KPA, untuk pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan
	mekanisme pembayaran langsung (LS);
e.	Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri
	baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas
	penjualan hasil produksinya di dalam negeri;
f.	Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar
	minyak, gas, dan pelumas;
g.	Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan
	perikanan yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas pembelian bahan-bahan
	untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.

                                                                         Pasal 2

(1)	Besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:
	a.	Atas impor:
		1.	yang menggunakan Angka Pengenal Impor (APl), sebesar 2,5% (dua setengah
			persen) dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum dan tepung terigu
			sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai impor;
		2.	yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh
			setengah persen) dari nilai impor; dan/atau
		3.	yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang.
	b.	Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c, dan huruf d
		sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari harga pembelian.
	c.	Atas penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan
		bakar minyak, gas dan pelumas adalah sebagai berikut:
		1.	Bahan Bakar Minyak sebesar:
			a.	0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak
				Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada SPBU Pertamina;
			b.	0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan
				Nilai untuk penjualan kepada SPBU bukan Pertamina dan Non SPBU;
		2.	Bahan Bakar Gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk
			Pajak Pertambahan Nilai;
		3.	Pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak
			Pertambahan Nilai.
	d.	Atas penjualan hasil produksi di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam
		bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif:
		1.	penjualan kertas di dalam negeri sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari dasar
			pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai;
		2.	penjualan semua jenis semen di dalam negeri sebesar 0,25% (nol koma dua puluh
			lima persen) dari dasar pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai;
		3.	penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih di dalam negeri
			sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari dasar pengenaan pajak Pajak
			Pertambahan Nilai ;
		4.	penjualan baja di dalam negeri sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari dasar
			pengenaan pajak Pajak Pertambahan Nilai.
	e.	Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor oleh badan usaha
		industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan
		perikanan yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 dari pedagang
		pengumpul sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak
		termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

(2)	Nilai impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 adalah nilai
	berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and Freight
	(CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan
	ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.
(3)	Besarnya tarif pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan terhadap
	Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen)
	daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor Pokok
	Wajib Pajak.
(4)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk pemungutan Pajak Penghasilan
	Pasal 22 yang bersifat tidak final.

                                                                         Pasal 3

(1)	Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22:
	a.	Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan
		perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan;
	b.	Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan atau Pajak Pertambahan
		Nilai:
		1.	barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia
			berdasarkan asas timbal balik;
		2.	barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di
			Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam
			peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan
			bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta
			para pejabatanya yang bertugas di Indonesia;
		3.	barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau
			untuk kepentingan penanggulangan bencana;
		4.	barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain
			semacam itu yang terbuka untuk umum;
		5.	barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
		6.	barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
		7.	peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
		8.	barang pindahan;
		9.	barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang
			kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
			kepabeanan;
		10.	barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan
			untuk kepentingan umum;
		11.	persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang
			diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
		12.	barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan
			pertahanan dan keamanan negara;
		13.	vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);
		14.	buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
		15.	kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan
			penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang,
			dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia
			yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau
			perusahaan penangkapan ikan nasional;
		16.	pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat
			keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor
			dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
		17.	kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta
			prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia;
		18.	peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah
			Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia;
			dan/atau
		19.	barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi yang importasinya dilakukan
			oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
	c.	Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor
		kembali;
	d.	Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian
		diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk
		keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang
		ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
	e.	Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
		huruf b, huruf c dan, huruf d , berkenaan dengan:
		1.	Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan
			tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
		2.	Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air
			minum/PDAM dan benda-benda pos.
	f.	Pembayaran untuk pembelian gabah dan/atau beras oleh Perusahaan Umum Badan Urusan
		Logistik (BULOG);
	g.	Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk
		tujuan ekspor;
	h.	Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan
		Operasional Sekolah (BOS).

(2)	Pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang impor sebagaimana
	dimaksud pada ayat (1) huruf b tetap berlaku dalam hal barang impor tersebut dikenakan tarif
	bea masuk sebesar 0%(nol persen).
(3)	Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf g dinyatakan dengan
	Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal
	Pajak.
(4)	Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf h
	dilakukan tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB).
(5)	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) dilaksanakan
	oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tata caranya diatur oleh Direktur Jenderal Bea dan
	Cukai dan/atau Direktur Jenderal Pajak.

                                                                         Pasal 4

(1)	Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat
	pembayaran Bea Masuk.
(2)	Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, maka Pajak Penghasilan Pasal 22
	terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
(3)	Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak sebagaimana dimaksud
	dalam Pasal 1 huruf b, huruf c dan, huruf d terutang dan dipungut pada saat pembayaran.
(4)	Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri
	baja, dan industri otomotif terutang dan dipungut pada saat penjualan.
(5)	Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan hasil bahan bakar minyak, gas dan pelumas terutang
	dan dipungut pada saat penerbitan Surat Perintah Pengeluaran Barang (delivery order).
(6)	Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul terutang dan
	dipungut pada saat pembelian.

                                                                         Pasal 5

(1)	Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran
	oleh:
	a.	importir yang bersangkutan; atau
	b.	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
	ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri
	Keuangan.
(2)	Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang oleh pemungut pajak
	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c dan, huruf d, wajib disetor oleh
	pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri
	Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta
	ditandatangani oleh pemungut pajak.
(3)	Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas,
	dan penjualan hasil produksi industri semen, industri kertas, industri baja dan industri otomotif,
	wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor Pos, bank devisa, atau bank yang
	ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
(4)	Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri
	atau ekspor oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan,
	perkebunan, pertanian, dan perikanan wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui Kantor
	Pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat
	Setoran Pajak.

                                                                         Pasal 6

(1)	Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh importir, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan
	pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c dan, huruf d,
	menggunakan formulir Surat Setoran Pajak yang berlaku sebagai Bukti Pemungutan Pajak.
(2)	Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, huruf f, dan huruf g, wajib
	menerbitkan Bukti Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam rangkap 3 (tiga), yaitu :
	a.	lembar kesatu untuk Wajib Pajak (pembeli/pedagang pengumpul);
	b.	lembar kedua sebagai lampiran laporan bulanan kepada Kantor Pelayanan Pajak
		(dilampirkan pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 22); dan
	c.	lembar ketiga sebagai arsip pemungut pajak yang bersangkutan.

                                                                         Pasal 7

Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib melaporkan hasil pemungutannya
dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa ke Kantor Pelayanan Pajak. 

                                                                         Pasal 8

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelaporan
pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan sesuai
jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai
penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran dan pelaporan pemungutan pajak. 

                                                                         Pasal 9

(1)	Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang, pembelian barang oleh pemungut
	pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c dan, huruf d, penjualan hasil
	produksi industri semen, industri kertas, industri baja dan industri otomotif dan pembelian
	bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor bersifat tidak final dan dapat diperhitungkan
	sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang dipungut.
(2)	Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas
	kepada:
	a.	penyalur/agen bersifat final;
	b.	selain penyalur/agen bersifat tidak final.

                                                                         Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau
kegiatan usaha di bidang lain diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. 

                                                                         Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor
254/KMK.03/2001 tentang Penunjukkan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya
Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku. 

                                                                         Pasal 12

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

                                                                                                       Ditetapkan di Jakarta
                                                                                                       pada tanggal 31 Agustus 2010
                                                                                                       MENTERI KEUANGAN, 

                                                                                                       ttd. 

                                                                                                       AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, 

ttd. 

PATRIALIS AKBAR 

                                       BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 427

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *